Bupati Edi Lantik 3.870 PPPK Kukar: Titik Awal Perubahan dan Tanggung Jawab Baru

pelantikan 3.870 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) hasil seleksi tahap pertama tahun 2024
Pelantikan 3.870 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) hasil seleksi tahap pertama tahun 2024 di

TENGGARONG, inibalikpapan.com,– Suasana Stadion Aji Imbut, Tenggarong Seberang, pagi ini, Senin (26/5/25), tampak semarak. Ribuan orang memadati lokasi untuk menyaksikan pelantikan 3.870 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) hasil seleksi tahap pertama tahun 2024 oleh Bupati Kutai Kartanegara, Edi Damansyah.

Sejumlah pejabat penting turut hadir dalam acara ini. Di antaranya ada perwakilan BKN Regional VIII Banjarmasin, BKN Provinsi Kaltim, dan Wakil Ketua I DPRD Kukar Abdul Rasid. Hadir pula jajaran Forkopimda, Sekda Sunggono, para kepala OPD, camat, tokoh agama, serta tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Bupati Edi mengucapkan selamat kepada para PPPK yang baru saja menjalani pelantikan. Ia menyebut perubahan status ini bukan cuma seremoni, tapi langkah besar menuju perubahan dalam sistem ASN.

“saudara-saudara sekarang bagian dari ASN. Saya berharap semua dapat bekerja dengan tanggung jawab dan tetap bersyukur. Ini semua tak lepas dari peran pemerintah daerah,” kata Bupati Edi.

Ia merinci, dari total 5.776 honorer yang ikut seleksi, 3.870 dinyatakan lolos dan dilantik hari ini. Sisanya, sekitar 1.300 orang bakal menyusul di gelombang kedua, sementara sekitar 990 lainnya dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS).

Edi juga membeberkan komposisi PPPK yang beliau lantik kali ini: 441 tenaga guru, 3.230 tenaga teknis, dan 199 tenaga kesehatan.

Lebih lanjut, Edi menegaskan pentingnya perubahan sikap setelah resmi menyandang status PPPK.

“Kalau dulu masih ada yang suka bolos waktu jadi honorer, sekarang harus berubah. Disiplin itu mutlak,” tegasnya.

Evaluasi Rutin dan Tuntutan Kinerja

Bupati juga mengingatkan bahwa kinerja PPPK akan ada evaluasi secara rutin. Dengan sistem kontrak tahunan, keberlanjutan status tergantung pada hasil kerja masing-masing.

“Nanti ada evaluasi objektif dari Sekda dan tim. Jangan sampai kontraknya tidak diperpanjang karena kinerjanya kurang,” ujarnya lagi.

Ia menyebut bahwa Pemkab Kukar mengalokasikan sekitar 20 persen dari APBD untuk belanja pegawai, termasuk PPPK. Karena itu, kontribusi nyata dari para pegawai sangat penting.

“Ini investasi besar. Jadi saya minta semua kepala dinas, camat, lurah, dan pejabat lainnya bisa membina mereka supaya benar-benar memberi dampak positif untuk pelayanan publik,” tutup Edi.

Pelantikan ini jadi babak baru bagi ribuan ASN baru di Kukar. Harapannya, mereka bisa jadi motor penggerak pelayanan publik yang lebih baik dan profesional.***

Tinggalkan Komentar

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses