BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) memastikan lahan yang akan digunakan untuk lokasi Pusat Pemerintahan ataupun Ibu Kota Negara (IKN) merupakan lahan milik negara.
Kabupaten PPU dan Kutai Kertangera (Kukar) menjadi lokasi Ibu Kota Negara yang diputuskan Presiden, Senin (26/08) kemarin. Sehingga sempat bergulir isu, bahwa lokasi Ibu Kota Negara lahannya merupakan milik swasta.
“Lahannya sudah disiapkan dan Insya Allah nggak ada masalah. Karena kami mendukung penuh keputusan presiden pemindahan Ibu kota Negara ke Kaltim,” ujar Bupati PPU Abdul Gafur Mas’ud.
Politisi Partai Demokrat itu juga memastikan tidak ada penolakkan dari tokoh adat maupun masyarakat setempat, pasca ditetapkannya PPU sebagai lokasi Ibu Kota Negara yang baru. Justru menyambut dengan antusias.
“Saya sudah komunikasi dengan tokoh adat, tokoh masyarakat dengan mewujudkan sila ke 5 sudah pasti yakni Keadailan sosial bagi Rakyat Indonesia,” ujarnya
Dia optimis, dengan lokasi baru Ibu Kota Negara maka akan berdampak pada pemerataan pembangunan khususnya di Wilayah Indonesia Tengah dan Timur. Karena selama ini terkesan, kurang perhatian.
“Karena orang-orang yang di timur, pesisir laut, Indonesia Tengah seperti Kalimantan, Makasar, dan Indonesia Timur kayak Maluku hingga Papua kami merasa dianak tirikan,” ujarnya.
“Tapi dengan pemindahan ini pembangunan akan melesat apalagi kita sudah didukung pengembangan SDM dari pak dirjen. Insya Allah mudah-mudahan Allah memberika kemudahan mewujudkan Indonesia lebih maju dan sejahtera,”
Gofur berharap, kedepan Indonesia akan semakin maju karena pemerataan pembangunan setelah Ibu Kota Negara dipindahkan ke Kaltim yang berada ditengah-tengah Indonesia.
“ Kita bersyukur Allah SWT memberikan negaraa Indonesia sebagai negeri yang indah, dan berkah semoga Indonesia dalam 5 tahun ini bisa lebih maju, hebat, berdaulat dan lebih disegani oleh dunia,” ujarnya.
Comments
comments
