BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com – Produksi hasil pertanian Balikpapan termasuk daging sapi potong diyakni tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat kota apalagi menjelang momen puasa dan lebaran ini.
Pemerintah kota telah memiliki konsep dan rencananya untuk mengurangi tingginya harga sembako termasuk menyiasati ketergantungan pasokan sembako dan daging dari daerah lain seperti Sulawesi dan Jawa Timur.
Wakil Walikota Balikpapan Rahmad Mas’ud mengatakan pihaknya akan menjalin kerjasama daerah penghasil sembako dan daging seperti dari wilayah Sulawesi.
“Yang paling banyak kerjasama khususnya di daerah Sulawesi untuk sembako, seperti padi, sembako, hewan ternak. Nanti kerjasama langsung perusda dengan perusda. Apapun sifat kerjasama akan dibicarakan lebih lanjut,” ungkapnya usai copy morning (13/6/2016).
Kerjasama daerah ini untuk mengurangi spekulan, dan tengkulak agar tidak memainkan harga. “Saya yakin dengan kerjasama ini komitmen kami kemarin untuk kurangi mahalnya kebutuhan pokok akan teratasi,”ujarnya.
Untuk mendukung itu, pemkot juga harus kordinasi dan meningkatkan kerjasama dengan pelindo dalam upaya memperiotaskan kedatangan kapal-kapal sembako ini. Selain itu bisa saja pemkot memiliki pelabuhan khusus sembako.
“Balikpapan 80 persen roda ekonomi digerakan di pelabuhan. Tapi Balikpapan tidak punya pelabuhan khusus. Saya sudah bicara dengan pak sekda mudah-mudahan ada khusus pelabuhan bongkar muat sembako,” ungkapnya.
Terhadap keberadaan terminal Peti Kemas di KIK akan dikordinasikan lebih lanjut. Dia menilai mahalnya harga-harga kebutuhan di Balikpapan tidak lepas dari biaya transportasi dan biaya pelabuhan yang pada akhirnya dibebankan kepada masyarakat, padahal sekarang ini harga BBM sudah jauh lebih murah.
“Saya yakin ini bisa kurangi harga 20-30 persen,” sebutnya.
Menyinggung soal lokasi pelabuhan khusus sembako sebut Rahmad dapat berlokasi di KIK atau kawasan Somber. “ Itu bisa saja dimanfaatkan kita akan bicarakan lagi,” katanya.
Dari sisi aturan katanya pemkot atau pemda dapat mengelola pelabuhan khusus. “ Nggak ada masalah dong memang ada larangan? tapi akan saya tanya regulasi apakah itu dilarang atau tidak atau berbenturan. Tapi saya yakin kalau perusda yang mengelola saya yakin ini kan untuk kepentingan warga Balikpapan,” tandasnya.
Rencananya usai lebaran ini, persoalan dan aturan yang terkait dengan kerjasasama daerah dan pelabuhan khusus akan disegara disiapkan. “Sekarang ini kami penyesuaian menyusun administarasi-administrasi dengan instansi terkait, regulasi jangan sampai kita cepat tapi menabrak aturan. Pengusaha kan beda degan birokrasi,” jelasnya.
Realiasasi kerjasama daerah dengan Sulawesi sebutnya Rahmad sudah ada tahap pembicaraan. Signal positif ini juga dapat dilihat dengan kehadiran Gubernur Sulbar, dan sejumlah bupati seperti dari Takalar saat pelantikan walikota-wakil walikota 30 Mei lalu. “ini bentuk komitmen dan antusias mereka ingin menjalin kerjasama dengan kita. Mereka hadir disini,” tukasnya.
Comments
comments
