BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com – Komisi III DPRD Balikpapan kembali mengingat kepada pengembangan untuk memperhatikan kewajiban membuat bosem sebelum dilakukan pengupasan lahan.
Hal ini disampaikan Ketua Komisi III DPRD Nazaruddin saat memimpin RDP dengan manajamen Kumala Residence yang dihadiri OPD terkait di lingkungan Sekdakot Balikpapan, (25/3/2019).
“Kita minta pengembang Kumala
Residence sebelum melakukan penataan lahan harus membuat bozem untuk pengendalian banjir. Kami minta juga OPD harus terus melakukan pengawasan terkait perizinannya, ” tandas Nazaruddin.
RDP ini menindaklanjuti hasil inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan Komisi III di kawasan perumahan yang berada di Rt 29 Kelurahan Gunung Samarinda, beberapa pekan lalu.
Nazaruddin mengatakan penting pengembangan memenuhi peraturan yang disyaratkan agar tidak terjadi dampak yang merugikan masyarakat sekitar akibat pengupasan lahan.
“Aturan yang dibuat untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi. Nah OPD juga harus melakukan pengawasan atas aturan ini, ” katanya.
Ketua RT 29 Gunung Samarinda, Balikpapan Utara, Suhada Salam mengatakan warganya khawatir terjadi banjir jika turun hujan dari pengupasan lahan perumahan.
“Kami mohon ada kerjasamanya terkait dengan adanya pengupasan lahan agar tidak terjadi sedimentasi di gorong-gorong milik perumahan Wika yang menyebabkan sebagian rumah di RT 29 menjadi langganan banjir lumpur apabila hujan deras,” katanya.
Perwakilan DPMP2T Fahrudin mengatakan, untuk dokumen perizinan masih dalam proses. “Untuk itu pengembang diminta tidak melakukan aktivitas sebelum semua dokumennya lengkap,” tegasnya.
Perwakilan Disperkim Kota Balikpapan Mulyono mengakui jika pengembang telah mengerjakan penggalian bozem yang sesuai dengan aturan.
” Kami pastikan ini dilakukan pengembang, ” katanya.
Pada RDP itu juga hadir perwakilan PU, Camat Balikpapan Utara, Lurah Gunung Samarinda Baru dan perwakilan warga perumahan Wika.
Comments
comments
