BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com – Pembangunan gedung baru DPRD kota sangat bergantung pada kemampauan anggaran pemerintah kota pada 2017 mendatang. Sedikitnya dibutuhkan Rp300 miliar untuk gedung berlantai delapan ini.
Diyakini, jika dana DBH Rp52 miliar cair pada akhir Oktober 2016 dan turun bantuan keuangan provinsi APBD P 2016 pada awal November ini bukan tidak mungkin fiskal pemerintah kota agak leluasa sehingga bisa untuk alokasi secara bertahap pembangunan gedung DPRD kota.
“Kalau itu cair ya memungkinkan sekali,” ujar Ketua DPRD kota Abdulloh akhir pekan ini.
Bahkan Politisi Golkar ini, menyebutkan pihaknya bersama 44 anggota DPRD lainya rela dana reses dan aspirasi dipotong untuk dialihkan ke pembangunan gedung DPRD mengingat capaian aspirasai sudah 75 persen.
“Mungkin reses dikurangi, penjaringan aspirasi dikurangi digantikan dengan POM kan sudah hampir 75 terpenuhi karena bertahun-tahun digenjot aspirasi itu. Dana itu bisa dialihkan gedung baru,” tandasnya.
Politisi Golkar ini menegaskan pembangunan gedung dewan bukan semata untuk memberikan fasilitas baru bagi anggota DPRD kota namun juga untuk memaksimalkan lahan sebagai fasilitas baru bagi publik yang sekarang dinilai masih terbatas.
“Dan yang fokus bukan kantor DPRDnya. Teman-teman sudah nyaman dengan sekarang ini tidak ada masalah tapi kawasan ini akan produktif lagi, akan bisa dimanfaatkan masyarakat apabila kawasan ini dibuka buat kegiatan publik. Biarkan masyarakat dengan kekuatan ekonomi mikro yang sudah terbangun mengisi itu,” tegasnya.
“Tentunya melihat kondisi keuangan negara, keuangan pemerintah kita mampu apa tidak. Disisi lain sebenaranya tujuan bukan hanya bangun gedung tapi kawasan ini bisa segera berproses dibangun untuk ruang publik disitu akan menampung PKL yang diuber-uber tiap hari karena meminjam lahan Pertamina tapi kalau sudah milik sendiri sudah tenang mereka. Ada kawasan khusus buat masyarakat bermain, berdagang,” sambungnya.
Dia menambahkan saat ini masih tahap pembahasan dengan pemerintah terkait pembangunan gedung DPRD untuk menyatukan pandangan apakah menyetujui atau tidak. “Tapi kita berharap ini bisa disepakati oleh teman-teman pemerintah kota, walaikota dan DPRD . Bukan hanya gedung DPRD yang kita lihat tapi akses dan pemanfaatan lahan,” pungkasnya.
Sebelumnya walikota Rizal Effendi dan Sekda Sayid MN Fadli mengatakan pihaknya belum menyatakan persetujuan atau menolak pembangunan gedung baru DPRD. Namun dari penyataan pengelolaa anggaran kota ini keberatan dengan rencana pembangunan pada 2017.
“Ya masih dilihat anggaranya. Kan kondisi seperti sekarang ini keuangan lagi sulit,” tukas Rizal beberapa waktu lalu.
Comments
comments
