BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com – Kementerian PPN/Bappenas menggelar Dialog Nasional Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) yang mengangkat tema “Menuju Ibu Kota Masa Depan: Smart, Green, Beautiful, dan Sustainable” di Swiss-Belhotel Balikpapan, Rabu (21/8).
Dialog ini digelar untuk mendapatkan masukan terkait kesiapan Kaltim menjadi salah satu calon lokasi IKN, selain Kalsel dan Kalteng. Masukan itu khususnya dilihat dari perspektif lingkungan hidup maupun perspektif sosial dan budaya.
Hadir sebagai pembicara utama Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas Rudy S. Prawiradinata dan Gubernur Kaltim Isran Noor. Bertindak sebagai pembahas Dosen Universitas Mulawarman yakni Rustam Fahmy, Martinus Nanang dan Aji Sofyan Effendi. Moderator Zairin Zain.
“Kajian sudah kita lakukan sejak 2017, bahkan Presiden sudah menginisiasi sejak 2016 dan menugaskan Kementerian PPN/Bappenas untuk melakukan kajian. Hampir semua kementerian/lembaga kita libatkan, termasuk Kementerian ESDM dan Kementerian KLHK, karna tanahnya kalau tidak terkait dengan tambang pasti terkait dengan hutan. Dari hasil kajian tersebut, kami melihat dampak positif terbesar ada di Kalimantan,” ujar Rudy.
Selain itu, kajian Kementerian PPN/Bappenas menyebut jika IKN dipindah ke luar Jawa, lebih dari 50 persen wilayah Indonesia akan merasakan peningkatan arus perdagangan. Pemindahan IKN juga mendorong investasi yang lebih luas, dengan perkiraan peningkatan real GDP nasional sebesar 0,1-0,2 persen, seiring dengan terjadinya penurunan kesenjangan antar kelompok pendapatan. Kenaikan price of capital ditargetkan sebesar 0,23 persen dan kenaikan price of labour 1,37 persen.
Untuk kriteria penentuan lokasi yang digunakan ada 7 aspek diantaranya, lokasi strategis atau secara geografis berada di tengah wilayah Indonesia. Tersedia lahan luas milik pemerintah/BUMN Perkebunan untuk mengurangi biaya investasi. Lahan harus bebas bencana gempa bumi, gunung berapi, tsunami, banjir, erosi, serta kebakaran hutan dan lahan gambut. Tersedia sumber daya air cukup dan bebas pencemaran lingkungan.
Lalu dekat dengan kota existing yang sudah berkembang untuk efisiensi investasi awal infrastruktur, meliputi, akses mobilitas/logistik seperti bandara, pelabuhan dan jalan. Kemduianketersediaan pelabuhan laut dalam yang sangat penting untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara maritim melalui konektivitas tol laut antar pulau dan tingkat layanan air minum, sanitasi, listrik, dan jaringan komunikasi yang memadai untuk dikembangkan.
Disamping itu, kriteia penetuan lokasi lannya, yakni memiiki potensi konflik sosial yang rendah dan memiliki budaya terbuka terhadap pendatang, Termasuk memenuhi perimeter pertahanan dan keamanan.
Sementara Kementerian PPN/Bappenas juga telah melakukan kajian terhadap Kaltim yang merupakan salah satu calon IKN. Dari hasil kajian itu ada ada beberapa penilain, mulai dari luas wilayah, ketersediaan air, potensi kebakaran hutan, infrastruktur pendukung seperti pelabuhan, bandara maupun jalan tol.
. “Luas deliniasi kawasan sebesar 180.965 hektar dan yang potensial 85.885,83 hektar. Kuantitas air permukaan diperoleh melalui tiga daerah aliran sungai (DAS), yaitu Sanggai/Sepaku, Samboja, dan Dondang.Daya dukung air tanah di lokasi deliniasi sebagian besar termasuk ke dalam kelas rendah,” ujarnya
“Wilayah delineasi tidak memiliki historis kebakaran hutan. Sebagian besar wilayah delineasi merupakan hutan, tetapi hanya beberapa hotspot saja yang menjadi pemicu kebakaran utama. Titik lokasi kebakaran berada di sisi selatan Samboja dan Sepaku serta di bagian Tahura,”
“Dekat dengan kota besar Balikpapan dan Samarinda dan dilintasi jalan tol Balikpapan-Samarinda, didukung oleh Bandara Internasional Sepinggan sekitar 45 km dan Bandara Internasional Aji Pangeran Tumenggung Pranoto sekitar 76 km dan Pelabuhan Terminal Peti Kemas Kariangau. Kaltim ini 30 persen didominasi etnis Jawa, 21 persen Bugis, dan 12 persen Banjar. Dari aspek pertahanan dan keamanan, Kaltim juga memiliki akses darat, laut, dan udara,”
Gubernur Kaltim Isran Noor pun menyebut, Benua Etam sangat layak menjadi IKN atau pusat pemerintahan. Pemerintah Provinsi Kaltim kata Isran, akan mendukung sekaga keuputusan pemerintah menunjuk salah satu kota dan kabupaten di Kaltim sebagai IKN. Karena masyarakat kaltim sangat terbuka terhadap pendatang.
“Menurut saya Kaltim adalah daerah yang tepat sebagai pusat pemerintahan Indonesia. Tetapi, di mana pun lokasi ibu kota yang terpilih nantinya, Pemerintah Provinsi Kaltim siap mendukung keputusan pemerintah. Penerimaan rakyat Kaltim sangat terbuka terhadap pendatang, tidak ada resistensi atas budaya luar dan mendukung rencana pemerintah untuk memindahkan Ibu Kota, terbukti selama ini Provinsi Kalimantan Timur tidak pernah terjadi konflik,” ujarnya.
Senada dengan Isran, Dosen Universitas Mulawarman Rustam Fahmy, Aji Sofyan Effendi, dan Martinus Nanang juga sepakat menyebut Kaltim adalah provinsi yang tepat karena memiliki komitmen dalam mempertahankan keseimbangan lingkungan, mampu menjadi representasi kolektif masyarakat Indonesia karena keragaman budaya, serta memiliki potensi peningkatan ekonomi bagi daerah hinterland dan pemasok kebutuhan kota.
“Kalau sudah ditetapkan Presiden, Bappenas akan buat kajian untuk mendalami lebih lanjut dan akan siapkan masterplan, juga urban desainnya. Dalam masterplan tersebut, semua infrastruktur, termasuk telepon, listrik, dan lain-lain, akan disiapkan di bawah tanah,” ujar Rudy menambahkan.
“Sistem transportasi akan terkoneksi dengan rencana detail tata ruang yang lebih baik untuk memudahkan mobilitas masyarakat. Skema pendanaan finansial juga akan kita dalami, dengan sama sekali tidak memperhitungkan utang dan meminimalkan alokasi APBN.”
Comments
comments
