Dirut PTMB Temui Menteri AHY, Lobi Pemerintah Pusat Dukung Pembangunan SPAM Regional

JAKARTA, inibalikpapan.com – Direksi Perumda Tirta Manuntung Balikpapan (PTMB) menghadiri dua forum nasional dan internasional bertema infrastruktur dan air di Jakarta Convention Center (JCC), 11–13 Juni 2025. Kegiatan tersebut adalah International Conference on Infrastructure (ICI) dan Indonesia Water and Waste Water Forum (IWWWEF) inisiasi oleh Perpamsi.

Direktur Utama PTMB, Yudhi Saharuddin, mengatakan bahwa forum itu menjadi peluang strategis untuk menyampaikan langsung kebutuhan Balikpapan kepada pemerintah pusat, khususnya terkait rencana pengaliran air baku dari Sungai Mahakam.

“Kami konsen pada infrastruktur penyediaan sumber air baku di Kota Balikpapan. Kita tahu sama-sama bahwa Balikpapan, dan jika mengandalkan sumber air baku dari Mahakam, berbeda dengan kota-kota lain di mana jaraknya dan topografi Kalimantan cukup berbukit, sehingga membutuhkan biaya yang cukup besar,” ujarnya.

Menurut Yudhi, ia dan jajaran sempat bertemu langsung dengan Menko Agus Harimurti Yudhoyono dalam agenda tersebut.

“Kami melihat peluang untuk menyampaikan permasalahan tersebut ke pemerintah pusat melalui Menko Infrastruktur dan Kewilayahan. Jadi kami sempat bertemu dengan Pak Menko dan Pak Menko benar-benar menyambut baik kami,” kata Yudhi. Ia menyebut pemerintah pusat siap melanjutkan pembicaraan lebih serius terkait pembangunan SPAM Regional untuk Balikpapan.

Kerja Sama Pembiayaan

Selain menyampaikan persoalan ke pemerintah pusat, PTMB juga menggunakan momentum tersebut untuk menjajaki potensi kerja sama pembiayaan. “Mengingat pembiayaan untuk SPAM regional yang jaraknya hampir 100 kilometer itu cukup membutuhkan biaya besar. Maka kolaborasi dan sinergi serta inovasi kami harap mendapat dukungan, baik dari pusat, provinsi, maupun daerah,” ujarnya.

Yudhi mengingatkan bahwa kapasitas air baku Balikpapan saat ini hanya ditopang oleh dua waduk dengan total pasokan sekitar 1.500 liter per detik. Menurutnya, “Jumlah ini belum mencukupi untuk kebutuhan penduduk Balikpapan yang perkiraan sudah mencapai satu juta jiwa. Termasuk mereka yang tidak ber-KTP Balikpapan.”

Ia menegaskan, “Kami menganggap bahwa di Kalimantan ada satu proyek strategis nasional yaitu IKN, dan Balikpapan menjadi kota tersibuk untuk menyangganya. Sehingga pemerintah pusat harus hadir dalam hal ini untuk menyiapkan infrastruktur SPAM.”