BALIKPAPAN,Inibalikpapan.com – Sebagai daerah penyangga IKN dan mengantisipasi adanya lonjakan bertambahnya jumlah penduduk.
Dinas Perdagangan Kota Balikpapan berharap di Balikpapan dibangun gudang khusus pasokan pangan.
Kepala Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Balikpapan Haemusri Umar mendorong realisasi pembangunan gudang khusus pasokan pangan.
Guna untuk memenuhi kebutuhan pangan Kota Balikpapan dan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang saat ini pembangunannya tengah dikebut.
Hal itu sampaikannya, saat mengajukan kajian akademik dalam pembentukan Peraturan Daerah (Perda), di hadapan Komisi II DPRD Kota Balikpapan, dalam Rapat Kerja (Raker) Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Komisi II DPRD Kota Balikpapan, di Hotel Ibis Balikpapan, Kamis (9/11/2023).
“Dalam kajian itu akan saya dorong, agar pembangunan gudang itu harus terwujud. Semacam Pergudangan Beriman. Tapi gudang itu harus besar, luas, dilengkapi Cold Storage dan lainnya,” ujar Haemusri Umar.
“Sehingga setelah kerja sama dengan daerah penghasil pangan, kebutuhan dapat dipasok dalam jumlah lebih besar,” tambahnya.
Ia menyebut, Kota Balikpapan membutuhkan inovasi untuk sektor pergudangan, karena tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat Kota Balikpapan.
Namun juga dibutuhkan untuk mengantisipasi pertumbuhan penduduk dan sirkulasi dunia usaha yang terus menggeliat dengan kehadiran Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
“Ya pembahasan dengan Komisi II DPRD Kota Balikpapan ini secara khusus kami sampaikan, terkait dengan neraca perdagangan kebutuhan pokok dan bahan pokok di Kota Balikpapan,” ungkapnya.
Ia menyebut, Kota Balikpapan berada di tengah isu strategis pemerintah pusat. Utamanya berhubungan dengan pembangunan IKN Nusantara, serta beberapa proyek strategis nasional yang ada di Kota Balikpapan.
“Ini pasti akan tumbuh dan berkembang, baik itu jumlah manusia dan sirkulasi bisnis usaha. Sehingga pemerintah harus menjadikan skala prioritas, terkait kajian akademik, khususnya bidang pangan,” ulasnya.
Menurut dia, kebutuhan pangan Kota Balikpapan jelang berdirinya IKN Nusantara, juga menjadi perhatian ketiga calon presiden dan calon wakil presiden yang akan bersaing dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang.
Khususnya terkait dengan jalur distribusi impor beras, dari negara-negara penghasil. Seperti India, China, Vietnam dan lainnya.
“Karena sudah empat tahun ini kan, kebutuhan pangan diimpor. Sehingga Balikpapan dan Kalimantan Timur, perlu melakukan komunikasi yang efektif melalui kerja sama antar daerah penghasil,” katanya.
Ketersediaan stok beras nasional di tengah fenomena iklim el nino dipastikan aman hingga akhir tahun ini. Pemerintah telah mengimpor 2 juta ton beras.
Mengantisipasi produksi beras dalam negeri yang mengalami penurunan akibat kemarau berkepanjangan. Membuat beberapa wilayah produsen beras mengalami gagal panen.
“Kami bekerja sama dengan membeli beras dari beberapa negara yang masih membuka ekspornya. Seperti Thailand, Vietnam, Myanmar, dan Kamboja. Hari ini (kemarin), kedatangan sisa beras dari Myanmar sebanyak 100 ribu ton dan Kamboja 10 ribu ton. Untuk disebarkan ke beberapa wilayah di Indonesia,” kata Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso saat berkunjung ke Gudang Bulog Klandasan Ilir, Balikpapan.
Budi menyampaikan, beras yang diimpor dari negara Asia Tenggara, seperti Vietnam dan Thailand, merupakan beras kualitas premium dengan broken 5 persen.
Saat ini sudah ada 1,6 juta ton beras yang sudah dikirim ke Perum Bulog untuk disebarkan ke seluruh Indonesia. Menyisakan 400 ribu ton beras impor yang akan dikirim bertahap ke Indonesia.
Mantan kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) ini kemudian menggarisbawahi kebijakan impor beras. Menurutnya, disebabkan ketersediaan beras dalam negeri yang tidak mencukupi karena fenomena alam yang terjadi sejak akhir 2022 hingga semester II/2023.
Lanjut dia, sejak 2018, saat pertama kali diangkat menjadi dirut Bulog, dia sudah menolak kebijakan impor beras. Sebab, menilai produksi beras dalam negeri sudah mampu memenuhi kebutuhan, bahkan melebihi.
“Maka diutamakan produksi petani kita, dan selama 4 tahun cukup. Bahkan tidak pernah impor. Tapi banjir yang membuat gagal panen di beberapa wilayah yang menjadi produsen beras, akhirnya membuat pasokan kita kurang. Dan mau tidak mau harus impor, karena ini kebutuhan dasar. Dan mulai akhir 2022, kami melakukan impor penugasan sebanyak 500 ribu ton. Sudah dilaksanakan dan sudah habis,” ucapnya.
Budi melanjutkan, karena masalah cuaca yang berkepanjangan hingga tahun ini, produksi beras masih mengalami penurunan. Akhirnya, pada 2023, Perum Bulog kembali mendapat penugasan impor sebanyak 2 juta ton. Dengan jumlah itu, pasokan beras nasional sangat cukup dan dinyatakan aman sampai akhir tahun.
Nanti BMKG yang akan memprediksikan di tahun depan. Kalau masih rawan, presiden akan menugaskan dan mengambil langkah cepat sebagai antisipasi. Kalau memang cuaca tidak mendukung dan prediksi pertanian masih tidak maksimal, presiden akan menugaskan lagi kepada Bulog untuk mengimpor 1 juta ton.
“Tapi catatannya 1 juta ton akan ambil dari China. Karena China yang mempersiapkan itu dan sudah bekerja sama antara presiden dengan presiden China melalui kontrak perjanjian. Tidak ambil dari Thailand, Vietnam atau negara lain, termasuk Pakistan,” jelasnya.
Comments
comments
