DPR Desak Pemerintah Hentikan Penambahan Dapur Makan Bergizi Gratis, Hanya 34 dari 8.500 yang Punya Sertifikat Higiene

JAKARTA, Inibalikpapan.com – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, menyampaikan keprihatinan mendalam atas temuan Kantor Staf Presiden (KSP) terkait standar kebersihan dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dari total 8.549 dapur MBG yang beroperasi di seluruh Indonesia, hanya 34 dapur yang memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dari dinas kesehatan.

“Hentikan sementara penambahan dapur baru MBG hingga persoalan SLHS benar-benar dituntaskan,” tegas Charles dalam keterangannya, Kamis (25/9/2026).

Risiko Tinggi Tanpa SLHS

SLHS adalah sertifikat resmi yang menyatakan dapur telah memenuhi standar sanitasi dan kebersihan pangan. Tanpa SLHS, makanan yang disajikan tidak memiliki jaminan keamanan dan berisiko menimbulkan penyakit maupun keracunan.

Charles menegaskan, dapur MBG yang belum memiliki SLHS seharusnya tidak diperbolehkan beroperasi. “Pemerintah daerah bersama Kementerian Kesehatan wajib memfasilitasi percepatan penerbitan SLHS. Jangan sampai dapur-dapur ini jadi sumber penyakit,” ujarnya.

Kasus Keracunan Jadi Peringatan Serius

Menurut Charles, kasus keracunan siswa akibat makanan MBG di sejumlah daerah harus dijadikan peringatan serius. Karena itu, pemerintah tidak boleh hanya fokus mengejar kuantitas dapur, tetapi juga wajib memastikan kualitas pelayanan dan keamanan pangan.

“Fokus pada kualitas, bukan sekadar kuantitas. Program MBG sangat strategis, tapi kalau dilaksanakan tanpa standar, justru bisa menimbulkan masalah kesehatan baru,” katanya.

Desakan DPR

Charles menegaskan DPR mendesak pemerintah untuk, menghentikan sementara ekspansi dapur MBG baru, mewajibkan semua dapur MBG memiliki SLHS sebelum beroperasi dan memperkuat pengawasan agar keamanan pangan benar-benar terjamin.

“Keselamatan anak-anak bangsa harus diutamakan di atas target angka,” tutup Charles. / DPR