BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com – Anggota Komisi II DPR Anwar Hafid meminta agar penggunaan anggaran untuk Pemilu 2024 lebih efisien dan hemat. Pasalnya, anggaran Pemilu 2024 diperkirakan mencapai Rp 110,4 triliun.
“Sepakat dalam upaya efisiensi anggaran karena kondisi keuangan negara akibat pandemi dua tahun ini perlu pemanfaatan sumber daya pemerintah berupa aset pemerintah, seperti gedung untuk kelancaran penyelenggaran tugas-tugas KPU, Bawaslu sehingga bisa menekan anggaran,” ujarnya.
Namun dia mengingatkan agar penghematan tersebut, ttidak mengurangi kualitas pemilu serentak tersebut. Dia meminta Pemerintah maupun penyelenggara harus benar-benar menyiapkan pemilu sebaik mungkin.
“Kami juga mengingatkan jangan sampai karena alasan pandemi kemudian efisiensi anggaran yang berlebihan justru akan mengurangi kualitas penyelenggaran Pemilu kita,” ujar Anwar.
“Pemilu itu adalah jalan mewujudkan demokrasi dan kesejahteraan rakyat maka pemerintah harus memberi perhatian serius pada pemilu kita. Salah satunya penyiapan anggaran yang tidak setengah hati,”
Presiden Joko Widodo sebelumnya telah meminta KPU dan Bawaslu untuk menyaiapkan pemilu. Termasuk pilkad. Pernyataan tersebut disampaikan langsung Presiden dalam rapat terbatas di Istana Bogor, Minggu, 10 April 2022.
Presiden ketika itu menyebutkan, dari Rp 110,4 triliun anggaran pemilu yang akan berlangsung pada 14 Februari 2024 itu yakni untuk kebutuhan KPU mencapai Rp76,6 triliun dan B (Bawaslu Rp33,8 triliun.
“Ini saya minta didetailkan lagi, dihitung lagi, dikalkulasi lagi dengan baik dalam APBN maupun dalam APBD dan dipersiapkan secara bertahap,” katanya.
Presiden juga meminta agar disiapkan pengganti untuk Gubernur, Wali Kota dan Bupati yang jabatannya berakhir tahun ini. Dimana ada 7 Gubernur, 76 Bupati, dan ada 18 Wali kota atau seluruhnya 101 kepala daerah.
suara.com
Comments
comments
