DPR Soroti Pembengkakan Subsidi Listrik, Telan Anggaran Hingga Rp77 Triliun

SOLO, Inibalikpapan.com — Anggota Komisi XI DPR RI, Didik Haryadi, menyoroti meningkatnya beban subsidi energi, terutama subsidi listrik melalui PLN, yang nilainya terus membengkak setiap tahun. Ia menegaskan, subsidi negara harus benar-benar tepat sasaran dan berkeadilan, bukan justru dinikmati kelompok masyarakat mampu.

“Subsidi ini hadir karena ada masyarakat yang tidak mampu membeli listrik dengan harga dasar PLN. Tapi jangan sampai orang yang mampu justru ikut menikmati. Subsidi harus berkeadilan, tepat sasaran, dan hanya untuk yang benar-benar membutuhkan,” ujar Didik, dikutip dari laman ileague.id

Beban Fiskal Kian Berat

Didik mengingatkan bahwa subsidi energi dan non-energi kini menjadi beban berat bagi keuangan negara. Dalam beberapa tahun terakhir, nilainya mendekati 2 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Pada 2024, alokasi subsidi listrik melalui PLN mencapai Rp75,83 triliun, terdiri dari Rp73,24 triliun untuk subsidi berjalan dan Rp2,58 triliun untuk pembayaran kurang bayar tahun sebelumnya. Realisasinya bahkan menyentuh Rp77,05 triliun di akhir tahun.

Data Kementerian Keuangan mencatat, sebagian besar subsidi ini dinikmati rumah tangga kecil berdaya 450 VA dan 900 VA, yang jumlahnya mencapai 35,2 juta pelanggan. Kelompok ini menyerap sekitar 67 persen total subsidi listrik. Hingga Mei 2025, penyaluran subsidi sudah mencapai Rp34,6 triliun dengan volume 31,17 TWh.

“Angka ini luar biasa besar dan harus dikawal ketat. Kalau tidak tepat sasaran, kita hanya menambah beban fiskal tanpa manfaat nyata bagi masyarakat miskin,” tegas Didik.

PLN Surplus Daya, Tapi Subsidi Membengkak

Politisi Fraksi PDI Perjuangan itu juga menyoroti paradoks antara surplus listrik dan tingginya subsidi. Ia menilai, kondisi PLN saat ini menunjukkan adanya masalah tata kelola yang perlu dievaluasi serius.

“Ketika PLN masih surplus daya tapi beban subsidi terus membesar, artinya ada yang tidak efisien dalam sistem pengelolaan. Harus ada pembenahan dari hulu ke hilir,” ujarnya.

Dorong Energi Murah dan Ramah Lingkungan

Didik juga mendesak pemerintah dan PLN untuk menyusun roadmap energi nasional yang lebih jelas, dengan fokus pada transisi energi murah dan berkelanjutan. Ia menilai, investasi pada bioenergi, tenaga surya, dan energi terbarukan lain bisa menekan biaya produksi listrik.

“Kalau listrik bisa diproduksi lebih murah, subsidi tidak perlu sebesar sekarang. Itu akan memastikan bantuan benar-benar sampai pada yang berhak, bukan karena harga dasarnya yang terlalu mahal,” tutupnya.