BALIKPAPAN,Inibalikpapan.com – Pemerintah kota Balikpapan terus berupaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Kota Balikpapan. Tapi sayangnya untuk penanganan pencegahan virus ini pemerintah masih terganjal karena minimnya anggaran.
“Kebijakan pemerintah untuk menurunkan angka terkonfirmasi positif Covid-19, tidak berbanding lurus dengan anggaran yang tersedia. Seharusnya dengan gelontoran anggaran yang begitu besar Covid-19 sudah hilang,” kata Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Subari, kepada awak media, Jumat (2/7).
Pada kenyataannya, masih banyak yang melanggat, sehingga semakin ditingkatkan pengetatan dan pengetesan Covid-19 ini.
“Tidak cukup hanya imbauan dari pemerintah tidak cukup dengan Prokes. Tapi kerjasama antara pemerintah dan masyarakat,” terangnya.
Dia mengatakan, seberapa banyak anggaran yang digelontorkan oleh pemerintah, kalau masyarakat tidak disiplin sama aja percuma. Jika melakukan pengetatan lagi, otomatis roda ekonomi pasti tidak akan berjalan lagi.
“Kami berharap roda ekonomi selalu berputar dan berjalan terus, tidak bisa dipungkiri kita hanya bisa menyadari memproteksi diri kita sendiri untuk terus menjalankan dan menerapkan Prokes,” harapnya.
Subari menilai, kalau bicara PPKM Mikro sudah berapa fase yang sudah dilewati. Mau sampai kapan PPKM akan diterapkan. Yang terpenting penerapan Prokesnya diperketat.
“Prokes inilah yang mesti terus dilaksanakan masyarakat, kalau dilonggarkan tentu riskan angka terkonfirmasi positif di Balikpapan akan terus naik,” tutupnya.
Comments
comments
