Gedung KPK / ilustrasi
Gedung KPK

Dua Mantan Anggota DPR Tak Hadiri Panggilan KPK Terkait Kasus Pengadaan Pesawat Airbus

BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com – Dua mantan anggota DPR RI tak menghadiri panggilan KPK sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pengadaan Airbus PT Garuda Indonesia periode 2010-2015

Hal itu disampaikan Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, Jumat (25/11/2022). Dia menyebut, KPK seharusnya memeriksa empat orang saksi, namun hanya dua orang yang hadir.

Menurutnya, dua saksi yang tidak hadir yakni Ketua DPD Demokrat Lampung yang juga pernah menjadi anggota DPR RI periode 2009-2014, Atte Sugandi, dan mantan anggota DPR RI Fraksi Demokrat periode 2009-2014, Abdurrahman Abdullah.

“Kedua saksi tidak hadir dan penjadwalan sekaligus pemanggilan ulang segera disampaikan tim penyidik,” kata Ali dilasnir dari suara.com jaringan inibalikpapan.com

Sementara dua saksi lain yang hadir yakni  anggota DPR Fraksi Golkar periode 2019-2024, Gde Sumarjaya, dan mantan anggota DPR RI periode 2009-2014 dan 2014-2019, Azam Azman.

Dia menjelaskan, pemeriksaan terhadap keduanya karena terkait pembahasan pengadaan Airbus Garuda yang dilaksanakan di Komisi VI. Pemeriksaan dilakukan pada Kamis (25/11/2022)

“Kedua saksi hadir dan didalami pengetahuannya, antara lain terkait dengan adanya rapat pembahasan yang dilaksanakan di Komisi VI DPR RI untuk membahas usulan pembelian pesawat Airbus,” kata Ali

Untuk diketahui, KPK mendalami pengembangan kasus suap pengadaan pesawat Airbus PT Garuda Indonesia tahun 2010 sampai 2015.

“Saat ini, KPK kembali membuka penyidikan baru sebagai pengembangan perkara terkait dugaan suap pengadaan armada pesawat Airbus pada PT GI (Garuda Indonesia),” kata Ali Fikri dikonfirmasi, Selasa (4/10/2022) lalu.

Dugaan suap itu disebut bernilai Rp100 miliar. Diduga, suap diterima oleh mantan anggota DPR RI serta pihak lainnya.

“Diduga diterima anggota DPR RI 2009-2014 dan pihak lainnya, termasuk pihak korporasi,” ucap Ali.

Baca juga ini :  Akibat Berbagai Kebijakan Relaksasi Selama Pandemi Covid-19, Balikpapan Kehilangan Rp 57 Miliar

Proses penyidikan yang dilakukan KPK merupakan hasil kerja sama dengan otoritas negara lain, di antaranya Inggris dan Prancis, yang bersedia membantu penegak hukum di Indonesia.

“Ini tentu sebagaimana komitmen dunia internasional untuk terus membangun kerja sama dalam pemberantasan korupsi,” katanya.

Comments

comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.