Dukung Program Tiga Juta Rumah, Wawali Balikpapan Ingatkan Pentingnya Pendataan Akurat

BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com – Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo menekankan pentingnya pendataan yang akurat dalam mendukung percepatan Program 3 Juta Rumah. Ini merupakan program nasional yang inisiasi Presiden RI untuk mengatasi krisis perumahan nasional.

Dalam rapat evaluasi pendataan pembangunan perumahan yang Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman laksanakan di Aula Kantor Wali Kota Balikpapan, Rabu (23/7/2025), Bagus menyebut ketidaksesuaian data antara pemerintah pusat dan daerah sebagai persoalan utama dalam perencanaan perumahan.

“Pendataan menjadi hal yang sangat krusial. Selama ini masih banyak data yang ambigu, kabur. Maka dari itu, kita dorong agar data dari Kementerian dan pemerintah daerah bisa disatukan agar jelas kebutuhan dan realisasi pembangunan rumah,” tegasnya.

Data backlog perumahan versi Kementerian PUPR menyebutkan angka 38 ribu unit di Balikpapan. Sementara data Pemkot menunjukkan sekitar 28 ribu unit—terdiri dari 25 ribu unit untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan 3 ribu untuk kelompok rentan lainnya.

“Data kami 28 ribu, tapi dari pusat bisa 38 ribu. Nah ini harus dikonsolidasikan agar jadi satu data. Karena ini berkaitan langsung dengan anggaran dan rencana pembangunan ke depan,” ujarnya.

Bagus juga mengapresiasi langkah pemerintah pusat yang memperluas penerima bantuan perumahan tidak hanya untuk ASN, tetapi juga nelayan, petani, buruh migran, hingga wartawan.

“Ini hal yang positif, bahwa perhatian pemerintah tidak hanya untuk ASN, tapi juga masyarakat umum,” ujarnya.

Menurutnya, pembangunan rumah layak huni di Balikpapan saat ini mencapai sekitar 150 unit per tahun. Ia berharap dengan peningkatan APBD, jumlah tersebut dapat ditingkatkan.

“Kita tetap komitmen membangun rumah layak huni untuk warga. Mudah-mudahan dengan kenaikan APBD, bisa kita tingkatkan,” katanya.

Ia juga menegaskan pentingnya keterlibatan pengembang dalam pelaksanaan program perumahan, termasuk pemenuhan fasilitas umum dan sosial, seperti sekolah dan lahan pemakaman.

“Kalau membangun perumahan, harus lengkap. Termasuk sekolah, SD dan SMP, mereka siapkan lahannya, kita pemerintah yang bangun. Jadi masyarakat juga mendapat manfaat lengkap,” tandasnya.***