BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com – Fraksi Demokrat DPRD Balikpapan dalam pandangan umum atas RAPBD 2018 menghimbau kepada pemerintah agar mempertimbangkan kenaikan angka RAPBD minimum 10 persen dari APBD 2017 sebagaimana yang pernah dilakukan pada tahun sebelumnya.
Dalam pandangan umum sekitar 3 menit ini, melalui Jubir Fraksi Demokrat Ali Munsyir Halim mengatakan penyusunan APBD harus menganut prinsip tertib dan taat pada aturan , efisien, efektif, bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.
“Pihaknya berharap pada pemerintah daerah pada 2018 memiliki focus sumber-sumber PAD yang baru yang tidak membebani masyarakat dan menyehatkan pengelolaan sumber-sumber PAD agar lebih maksimal agar pada 2018 ada studi khusus yang menggandeng pihak ketiga professional untuk optimalisasi PAD,” kata Ali Munsyir (13/11/2017).
Dia juga meminta OPD terkait agar mengoptimalisasikan asset-aset daerah yang dapat dikelola pihak ketiga. “Sehingga dapat menambah PAD dan sisi lain perawatan asset daerah dapat ditangani secara professional,” harapnya.
Mantan KAbag HUmas Pemkot ini juga menamabahkan mengacu pada Permendagri 33 tahun 17 agar penyusuan APBD 2018 memiliki singkronisasi dengan kebijakan pusat dalam rangka implementasi pembangunan nasional nawacita dengan tujuan meningkatkan kualitas manuasi termasuk masyarakat daerah Balikpapan.
Dalam paripurna penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi ini, hadir Wali Kota Rizal Effendi, Wakil Wali kota Rahmad Mas’ud, tiga wakil Ketua DPRD Thohari Aziz, Sabaruddin Panrecalle, Syarifuddin Odang dan pimpinan sidang paripurna Abdulloh.
Rapat paripurna dihadiri 35 anggota DPRD kota Balikpapan, seluruh unsure FKPD, pejabat di lingkungan pemkot dan undangan.
Diketahui, pada penyampaian Nota Keuangan RAPBD 2018 oleh wali kota 8 November lalu, jumlah belanja daerah direncanakan Rp2,10 triliun. Yakni terdiri dari belanja tidak langsung Rp776, 07 miliar dan belanja langsung direncanakan Rp1,326 triliun.
Comments
comments
