BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com—Secara Khusus Fraksi-Fraksi di DPRD juga menyoroti soal PDAM Balikpapan terutama transparansi dan professional PDAM dala mengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan dan hibah dari pemerintah pusat.
Pada 2020 direncanakan, hibah pemerintah pusat yang kemudian diteruskan dala penyertaan modal pemkot kepada PDAM sebesar Rp3 miliar. Fraski pun mendesak agar PDAM diaudit dan Pembentukan Pansus.
Anggota Fraksi PKS Syukri Wahid mendorong naiknya kinerja PDAM yang lebih baik dan transparatif, maka perlu dilakukan audit eksternal agar benar-benar menjamin tidak ada kebocoran pada pendapatan keuntungan pada PDAM mengingat tingkat kebocoran dan kehilangan air sekitar 20% lebih.
“Serta melakukan audit kinerja mengingat sekitar 6000an pengajuan sambungan warga yang masih belum ada solusinya, “tandas Syukri.
Lanjut Syukri, Fraksi PKS berpendapat bahwa jika mengacu kepada Perda tentang PDAM dan juga perda penyertaan modal pemerintah kota kepada PDAM, sejujurya kita beri apresiasi dalam satu sisi yaitu PDAM telah memberikan kontribusi PAD padahal dalam amanah perda terdebut PDAM hanya memberikan kontribusi jika sudah mencapai jangkauan pelayanan sebesar 80 % sambungan, dalam RDP terakhir dengan komisi II PDAM mengakui sudah mencapai 79 % target dari sambungan air.
“Kedua adalah penyertaan modal pemerintah secara maksimal belum dipenuhi sesuai amanah perda sebesar Rp 1 Tirlyun sampai tahun 2024, tetapi hanya setoran kontribusi keuntungan bersih PDAM yang dikembalikan oleh pemkot dalam bentuk penyertaan modal kepada PDAM,” tambahnya.
Dalam pandangan umumnya, Fraksi Golkar yang dibacakan Fadilah menginginkan agar anggaran itu untuk peningkatan fasilitas air bersih, mengingat masih ada beberapa wilayah yang belum menikmati pelayanan air bersih “Dan kami minta PDAM lebih profesional dan transparan dalam manajemen pengelolaan kekayaan daerah,” ujarnya.
PDAM diminta untuk menjabarkan capaian penggunaan anggaran yang diberikan untuk peningkatan layanan air bersih. Terutama untuk sambungan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
“Berdasarkan laporan masyarakat, masih sangat sulit untuk melakukan pemasangan baru di dataran tinggi, air hanya mengalir pada waktu tertentu, ini harus menjadi perhatian serius,” ucapnya.
Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan, Wiranata Oey meinta agar PDAM lebih profesional dan transparan dalam pelayanan air bersih kepada masyarakat.
“Seharusnya PDAM tahu berapa profit yang dihasilkan setiap bulan agar dapat mengurangi permasalahan menumpuknya daftar tunggu setiap tahun,” ucap Wiranata Oey yang juga Ketua Fraksi PDI Perjuangan.
Sehingga fraksi yang juga include dengan PKB ini mendesak Wali Kota Balikpapan untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap perusahaan air minum milik daerah tersebut.
“Kami usulkan dilakukan audit kinerja, audit internal atau membentuk panitia khusus,” tegasnya.
Menanggapi hal ini Wakil Wali Kota Rahmad Mas’ud menilai usulan tersebut sebagai sesuatu yang wajar namun dia menegaskan diminta atau tidak diminta, pemerintah wajib menyediakan seluruh fasilitas yang dibutuhkan warganya termasuk air baku.
“Kalau sekarang belum 100 persen insyallah pelan tapi pasti pembangunan waduk Tritip, embung AJi Raden itu artinya bagian dari pemerintah mengupayakan semua kebutuhan warganya,” katanya usai rapat paripurna DPRD, (11/11/2019).
Dia menolak jika ada anggapan bahwa PDAM dan pemerintah tidak bekerja dalam memenuhi kebutuhan air bersih kepada warganya.
” Nanti kita lihat kerjanya lambat atau cepat. kalaupun ada pengajuan kan kita tadah hujan harus ada sumber airnya sekarang kalau dibuka sambungan tapi nggak ada airnya kira-kira menurut kalian bagaimana. Itu jadi kajian pemerintah dengan beroperasi Tritip itu ada berapa ribu sambungan kita akan lihat skala air yang dibutuhkan dan kesiapan kita maka kita buka sambungannya,” jelasnya.
Comments
comments
