Gubernur Kaltim Curhat Soal Pupuk Terbatas, Ribuan Desa Belum Teraliri Listrik Hingga Wilayah Blankspot

SAMARINDA, Inibalikpapan.com— Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud (Harum) membeberkan sejumlah masalah krusial yang menghambat pembangunan daerah, dalam rapat bersama Komisi VI DPR RI di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, Rabu (18/6/2025).

Rapat ini dihadiri Wakil Ketua Komisi VI Andre Rosiade, didampingi Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian BUMN Dwi Adi Purnomo, serta sejumlah pimpinan dan direktur utama BUMN nasional.

Dalam forum itu, Gubernur Harum menyuarakan tantangan nyata yang dihadapi Kaltim — mulai dari akses energi, jaringan internet, pasokan pupuk, hingga konektivitas transportasi laut.

Pupuk Terbatas, Swasembada Pangan Terancam

Gubernur menyoroti terbatasnya ketersediaan pupuk, yang dinilai menghambat target swasembada pangan nasional di akhir 2025.

“Pak Dirut, pupuk jangan sampai kurang di Kaltim. Kami mau swasembada pangan,” tegas Harum kepada Dirut PT Pupuk Kaltim, Budi Wahyu Susilo.

Jaringan Internet Masih Lemah, Banyak Wilayah Blankspot

Konektivitas digital juga menjadi perhatian serius. Banyak wilayah di Kaltim masih mengalami blankspot, meskipun digitalisasi menjadi salah satu prioritas pemerintah pusat.

“Jaringan kami sering putus-putus, Pak Direktur. Padahal Pak Presiden sudah minta digitalisasi dipercepat,” kata Harum kepada Direktur Network Telkomsel, Indera.

Ribuan Desa Belum Teraliri Listrik

Masalah energi juga menjadi sorotan. Gubernur menyampaikan keluhan bahwa banyak desa di pedalaman Kaltim belum menikmati listrik.

BACA JUGA :

Baca Juga:

Satpol PP Layangkan Surat Peringatan Ketiga ke THM Helix, Masih Belum Kantongi Izin Lengkap

“Kasihan desa-desa kami. Padahal Presiden ingin elektrifikasi segera tuntas,” ujarnya kepada Dirut PLN Energi Primer Indonesia, Iwan Agung.

Transportasi Laut Terbengkalai, Samarinda Tak Lagi Disinggahi Pelni

Dalam sesi yang lebih ringan, Gubernur Harum mengkritik absennya kapal PELNI yang dulu melayani rute ke Samarinda.

“Ibu Dirut, dulu Pelni masuk Samarinda, sekarang tidak lagi. Jangan seperti dinosaurus, tiba-tiba punah,” selorohnya kepada Dirut PT Pelni, Tri Handayani.

Kaltim Butuh Dukungan Nyata BUMN

Harum menegaskan, sebagai provinsi penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), Kaltim menghadapi tantangan besar dan strategis. Ia meminta dukungan konkret dari BUMN dan regulasi pusat agar Kaltim bisa bergerak cepat dan berkontribusi maksimal dalam pembangunan IKN.

“Kami butuh investasi, regulasi yang berpihak, dan kolaborasi lintas sektor. Kaltim sedang bergerak cepat, dan tidak boleh tertinggal,” tegasnya.

Komisi VI DPR RI Pastikan Komitmen untuk Kaltim

Wakil Ketua Komisi VI, Andre Rosiade, memastikan bahwa pemerintah pusat melalui Kementerian BUMN siap mendukung percepatan pembangunan Kaltim, termasuk dalam upaya menyelesaikan masalah listrik desa.

“Presiden Prabowo telah mengalokasikan Rp49 triliun untuk elektrifikasi desa di seluruh Indonesia. Kami pastikan Kaltim jadi bagian dari prioritas,” kata Andre.

Ia menegaskan target nasional: tidak ada satu pun desa di Indonesia yang tidak teraliri listrik selama pemerintahan Presiden Prabowo.