Harga Avtur Dunia Melejit 80 Persen, DPR RI Desak Pemerintah Intervensi Tiket Pesawat Agar Tak Cekik Rakyat

JAKARTA, Inibalikpapan.com – Lonjakan harga avtur dunia yang menembus angka 80 persen mulai menebar ancaman serius bagi industri penerbangan nasional. Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim, mendesak pemerintah segera mengambil langkah taktis guna meredam potensi kenaikan harga tiket pesawat yang dapat membebani mobilitas masyarakat.

Dia memperingatkan bahwa sebagai negara kepulauan, ketergantungan Indonesia terhadap transportasi udara sangat tinggi. Jika tarif dibiarkan melambung mengikuti mekanisme pasar ekstrem, daya beli masyarakat dan sektor pariwisata dipastikan akan terpukul.

Belajar dari Krisis Penerbangan di Vietnam

Rivqy menyoroti fenomena krisis avtur yang sudah mulai memakan korban di negara tetangga. Di Vietnam, keterbatasan pasokan dan harga yang selangit memaksa maskapai memangkas jadwal penerbangan secara drastis.

“Kita harus belajar dari negara lain. Krisis avtur sampai memaksa pengurangan penerbangan secara ekstrem di Vietnam adalah peringatan serius. Indonesia tidak boleh mengalami hal yang sama,” tegas Rivqy dalam keterangan tertulisnya, Jumat (3/4/2026).

Usulan Subsidi Terbatas dan Insentif Fiskal

Sebagai solusi jangka pendek, Ketua Umum DKP Panji Bangsa ini mengusulkan agar pemerintah tidak melepas harga tiket sepenuhnya kepada maskapai. Ia mendorong adanya intervensi berupa subsidi terbatas atau insentif fiskal untuk menjaga stabilitas tarif.

“Pemerintah harus hadir. Kita tidak bisa membiarkan mekanisme pasar berjalan tanpa pengawasan dalam situasi ekstrem ini. Subsidi atau insentif fiskal bagi maskapai perlu dipertimbangkan untuk menahan lonjakan tarif tiket,” jelasnya.

Evaluasi Struktur Biaya dan Ketahanan Energi

Lebih jauh, Rivqy menilai momentum ini harus digunakan untuk mengevaluasi ketergantungan Indonesia terhadap avtur impor. Ia mendorong penguatan sinergi antara maskapai BUMN dan swasta, serta peningkatan kapasitas produksi avtur dalam negeri.

“Yang kita jaga bukan hanya industri penerbangan, tetapi juga aksesibilitas masyarakat terhadap transportasi yang terjangkau. Kolaborasi maskapai pelat merah dan swasta harus diperkuat agar industri nasional lebih tangguh menghadapi krisis global,” pungkasnya.

Poin Utama Desakan Komisi VI DPR RI:

• Intervensi Harga: Tiket pesawat tidak boleh naik tajam mengikuti harga avtur dunia.
• Opsi Subsidi: Usulan pemberian subsidi atau insentif pajak bagi maskapai penerbangan.
• Ketahanan Energi: Mendorong kemandirian produksi avtur dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan impor.
• Konektivitas: Menjamin mobilitas warga di wilayah kepulauan tetap terjaga dan terjangkau. / DPR