Hujan Ekstrem Mengintai Balikpapan, DPRD Minta Peta Zona Rawan Banjir dan Longsor Dipercepat

BALIKPAPAN,Inibalikpapan.com – Hujan deras yang terus mengguyur Balikpapan dalam beberapa hari terakhir memicu kekhawatiran banjir dan longsor di sejumlah kawasan. DPRD Kota Balikpapan mendesak pemerintah kota segera mempercepat penyusunan peta risiko bencana agar warga tahu wilayah mana yang paling rawan dan bisa mengantisipasi sejak dini.

Wakil Ketua III DPRD Balikpapan, Budiono, menilai intensitas hujan yang meningkat saat ini tidak bisa dianggap sepele. Kondisi geografis Balikpapan yang memiliki banyak lembah dan lereng membuat risiko banjir dan longsor semakin besar ketika hujan turun berjam-jam.

“Curah hujan akhir-akhir ini cukup tinggi. Kalau tidak diantisipasi, risikonya langsung ke masyarakat,” ujar Budiono, Minggu (24/1/2026).

Peta Rawan Bencana Jadi Kunci Warga Bersiap

Menurut Budiono, peta kawasan rawan bencana bukan sekadar dokumen perencanaan, tetapi alat peringatan dini bagi warga. Dengan peta tersebut, masyarakat bisa mengetahui apakah lingkungan tempat tinggalnya masuk zona rawan banjir atau longsor.

Selain itu, peta ini penting sebagai acuan pemerintah dalam mengatur pembangunan agar tidak memperparah risiko bencana di kemudian hari.

Budiono menegaskan, mitigasi bencana tidak hanya soal penanganan darurat saat banjir terjadi. Pencegahan justru harus dimulai dari hal paling dasar yang langsung dirasakan warga.

“Saluran air harus diperbaiki, aliran air diatur, dan masyarakat jangan buang sampah sembarangan. Kalau ini jalan, potensi banjir bisa ditekan,” katanya.

Pembangunan di Zona Rawan Harus Dibatasi

DPRD juga menyoroti masih adanya pembangunan di kawasan rawan bencana. Tanpa regulasi yang jelas, pembangunan justru bisa menambah risiko bagi warga yang tinggal di sekitarnya.

“Pemerintah seharusnya sudah punya peta dan roadmap kawasan rawan bencana, supaya pembangunan tidak menambah persoalan baru,” tegas Budiono.

Soal relokasi warga dari kawasan rawan banjir dan longsor, DPRD mengakui kebijakan ini tidak mudah. Namun, Budiono menekankan relokasi harus dilakukan dengan pendekatan yang adil.

“Relokasi sebaiknya ganti untung, bukan sekadar ganti rugi. Kalau warga merasa dirugikan, tentu sulit diajak pindah ke tempat yang lebih aman,” ujarnya.

BMKG: Januari Puncak Musim Hujan di Kaltim

Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyebut Januari 2026 sebagai puncak musim hujan di Kalimantan Timur. Potensi cuaca ekstrem masih berpeluang terjadi dalam beberapa hari ke depan.

BMKG mengingatkan sejumlah wilayah yang perlu waspada, antara lain Kota Balikpapan, Kabupaten Mahakam Ulu, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, serta Kota Samarinda dan Bontang.

DPRD berharap peta kawasan rawan bencana tidak berhenti sebagai dokumen di atas kertas. Dengan pemetaan yang jelas, pengawasan lingkungan yang konsisten, serta keterlibatan warga, risiko bencana di Balikpapan bisa ditekan.

“Kalau lingkungan kita rawat bersama, dampak bencana bisa diminimalkan,” tutup Budiono.***