IKN Disiapkan Jadi Ibu Kota Politik RI, Targetnya Tahun 2028

BALIKPAPAN, inibalikpapan.com — Pemerintah terus mempersiapkan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai ibu kota politik Indonesia yang ditargetkan berfungsi penuh pada 2028. Dalam proses itu, DPR RI menilai tata kelola yang terbuka, transparan, dan akuntabel menjadi kunci utama.

Untuk memastikan hal tersebut, Panitia Kerja (Panja) Open Government Partnership (OG-P) dari Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Kamis (17/7/2025) lalu.

Kunjungan ini menjadi bagian dari penguatan sinergi antara legislatif dan eksekutif, sekaligus respon atas aspirasi publik terkait keberlanjutan pembangunan IKN yang kini memasuki fase kedua.

Kepala OIKN, Basuki Hadimuljono, menyambut langsung rombongan dan berharap kunjungan ini bisa menjadi saluran informasi yang memperkuat pemahaman masyarakat soal pembangunan IKN.

“Terima kasih atas kunjungan bapak dan ibu sekalian, mudah-mudahan membawa barokah bagi kami, khususnya menjadi sumber informasi bagi masyarakat lainnya yang bapak-ibu bisa sampaikan tentang pembangunan di IKN ini,” ujar Basuki, melansir Suara, jaringan inibalikpapan.com.

Ketua Panja OG-P BKSAP DPR RI, Muhammad Husein Fadlulloh, menegaskan perlunya sinergi antara DPR dan pemerintah untuk memastikan IKN menjadi ibu kota politik yang modern, terbuka, dan inklusif.

“Kami juga mengharapkan dapat membawa pulang pandangan baru untuk DPR dalam mendukung tata kelola pemerintahan di daerah yang sesuai prinsip keterbukaan parlemen. Semoga kunjungan kami, Panja OG-P ke Nusantara, menjadi momentum penguatan kerja sama eksekutif dan legislatif dalam mendukung kota masa depan yang inklusif dan berteknologi mutakhir,” ujarnya.

Basuki menegaskan, OIKN berkomitmen membangun birokrasi yang efektif, peduli lingkungan, dan berbasis transparansi. Ia menambahkan, tata kelola yang akuntabel, pengelolaan kawasan berkelanjutan, serta pendidikan inklusif, termasuk untuk penyandang disabilitas, menjadi prioritas utama.

DPR RI menilai penguatan tata kelola di IKN penting agar kota ini benar-benar siap menjalankan peran strategisnya sebagai pusat pemerintahan dan ibu kota politik Republik Indonesia.***