BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com – Kodam VI Mulawarman bersama Polda Kaltim dan Polda Kalsel menggelar rapat pimpinan untuk pengamanan pelaksanaan pemilahan kepala daerah atau pilkada. Rapat pimpinan itu digelar di aula Makodam VI Mulawarman (27/2/2018).
Pangdam VI Mulawarman, Mayjen TNI Sonhadji mengatakan, pelaksanaan rapim untuk menjabarkan kebijakan Panglima TNI dan Kapolri kemudian di-breakdown lalu diimplementasikan di tingkat Polda dan Kodam dalam pengamanan setiap tahapan pilkada.
“2018 dan 2019 kan tahun politik, tentu rapim ini fokusnya ke sana untuk mengamankan pilkada serentak mulai dari Pilgub Kaltim dan di seluruh wilayah Kodam ini ada 7 pilkada,” kata Sonhadji.
Peran TNI dalam pengamanan pilkada sebagai back up dari personel Polda Kaltim dan Polda Kalsel. Sehingga Kodam VI Mulawarman telah menyiapkan 2/3 kekuatan.
“Perintah Kapolda, saya disuruh menyiapkan 2/3 kekuatan dan itu saya laksanakan karena pengamanan pilkada ini komandonya ada di Polri, kalau jumlah pasti kekuatan itu banyak dong,” jelasnya.
Polda Kaltim Petakan Daerah Rawan Konflik Pilkada
Sementara Kapolda Kaltim, Irjen Pol Priyo Widyanto menjelaskan, 2/3 kekuatan dari kepolisian itu berjumlah 5.208 personel yang akan ditambah 2/3 personel dari TNI untuk membantu pengamanan pilkada.
“Prinsipnya kita mengantisipasi kerawanan yang ada di daerah, beberapa wilayah memang menjadi perhatian seperti Samarinda, Kutai Kartanegara, Balikpapan, PPU dan Tarakan di Kaltara. Walau pun yang lain juga diantisipasi,” jelasnya.
Kerawanan yang diantisipasi salah satunya terkait sengketa pilkada yang eskalasinya bisa meningkat di masing-masing pasangan calon dan pendukungnya. Pasalnya, setiap pasangan calon yang berkompetisi pastinya ingin kemenangan.
“Kalau dengan cara-cara yang legal, pastinya tidak akan ada masalah. Tapi kalau ilegal dan melanggar hukum pasti akan menjadi bukti yang menimbulkan permasalahan seperti praktik politik uang hingga ujaran kebencian termasuk kampanye hitam dan isu SARA,” bebernya.
Sehingga Polda Kaltim telah membentuk tiga Satuan Tugas diantaranya Satgas Nusantara, Satgas Siber dan Satgas Anti Money Politik. Satgas yang dibentuk sepekan lalu itu belum menemukan adanya laporan atau kegiatan yang mengarah kepada pelanggaran peraturan pilkada dan hukum.
“Belum ada karena ini kan masih awal kampanye dan waktunya panjang. Biasanya diakhir-akhir tahapan pilkada baru diforsir. Kami imbau berikan pembelajaran politik kepada masyarakat untuk memilih pasangan calon sesuai dengan visi misinya,” pesannya.
Selain menggelar rapim bersama, pada Rabu besok juga dilaksanakan simulasi Sistem Pengamanan Kota atau Sispamkota. Simulasi itu dilakukan di depan Makodam VI Mulawarman sehingga arus lalu lintas di jalan Jenderal Sudirman dialihkan.
Comments
comments
