Integrasi Kartu Kesejahteraan dan Kartu Usaha Dalam Satu Ekosistem Digital Nasional

JAKARTA, Inibalikpapan.com – Pemerintah mengambil langkah strategis dengan mendorong integrasi Kartu Kesejahteraan dan Kartu Usaha dalam satu ekosistem digital nasional.

Langkah ini tidak sekadar inovasi administratif, tetapi upaya konkret meningkatkan ketepatan sasaran bantuan sosial (bansos) sekaligus memperkuat daya saing UMKM.

Kedua kartu ini saat ini masih dalam tahap uji coba digitalisasi bansos dan diharapkan menjadi instrumen layanan publik yang efisien, akuntabel, dan berbasis kebutuhan masyarakat.

“Kami mendukung penuh persiapan dan peluncuran kartu ini. Namun, program ini tidak bisa berjalan sendiri. Kita perlu membangun ekosistem terintegrasi berbasis Digital Public Infrastructure (DPI),” tegas Menteri PANRB, Rini Widyantini.

DPI: Fondasi Digital yang Harus Kokoh

Keberhasilan implementasi kartu bergantung pada penguatan DPI, yang mencakup, Digital ID untuk autentikasi penerima bantuan, Data Exchange agar data lintas instansi saling terhubung, dan Digital Payment untuk memastikan transaksi cepat, aman, dan transparan.

Rini menekankan bahwa aspek keamanan data dan kesadaran digital (security awareness) harus menjadi prioritas utama, guna membangun digital trust masyarakat.

“Kartu Kesejahteraan dan Kartu Usaha bukan sekadar instrumen administratif, tetapi bagian dari integrasi layanan pemerintah menuju model layanan publik yang terpadu,” ujarnya.

Strategi dan Tantangan

Menteri Rini menyoroti beberapa tantangan yang harus diantisipasi agar kebijakan berjalan efektif, kolaborasi lintas sektor, karena bansos dan UMKM melibatkan banyak kementerian dan lembaga.

Desain tata kelola digital top-down, namun tetap berorientasi pada kebutuhan pengguna (user-centric) dan penguatan DPI untuk memastikan akuntabilitas program.

Perlindungan data pribadi dan keamanan siber, yang harus diterapkan secara konsisten dan pegulasi adaptif, fleksibel dan responsif terhadap perkembangan teknologi lintas sektor.

Lanjutan Uji Coba Digitalisasi Bansos

Saat ini pemerintah sedang menguji interoperabilitas Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Program Kartu Kesejahteraan dan Kartu Usaha akan menjadi kelanjutan dari uji coba ini, terutama untuk memastikan penyaluran bansos lebih tepat sasaran dan integrasi dukungan UMKM lebih efektif.

“Kita ingin memastikan bantuan tepat sasaran. Integrasi ini juga menunjukkan komitmen pemerintah untuk menghadirkan layanan publik yang lebih akuntabel, efisien, sekaligus memberdayakan masyarakat melalui teknologi digital,” pungkas Rini. / PANRB