Jaga Tata Kelola Bersih, Kilang Pertamina Unit Balikpapan Teken MoU dengan Kejati Kaltim

SAMARINDA, inibalikpapan.com,– PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) Unit Balikpapan terus menunjukkan komitmennya dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dan taat hukum. Hal ini dibuktikan lewat penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Timur, Rabu (29/10/2025).

Penandatanganan MoU dilakukan oleh General Manager PT KPI Unit Balikpapan, Novie Handoyo Anto, dan Kepala Kejati Kaltim, Supardi, dengan saksi jajaran manajemen Pertamina Balikpapan dan pejabat struktural Kejati Kaltim.

Dalam sambutannya, Novie menyebut kerja sama ini sebagai langkah penting bagi perusahaan. Tujuannya untuk memastikan seluruh kegiatan operasional kilang berjalan sesuai aturan yang berlaku.

“Kami menyadari pentingnya pendampingan dan kerja sama dengan aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan, untuk memastikan seluruh kegiatan operasional kilang berjalan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (29/10/2025).

Baca Juga:

Bersiap Menuju ADWI 2026, Wisata Kang Bejo Targetkan Masuk 30 Besar Nasional

Sementara itu, Kepala Kejati Kaltim Supardi menegaskan kesiapan pihaknya untuk mendukung penuh PT KPI Unit Balikpapan dalam menjaga kepatuhan hukum. Ia juga mendorong terciptanya iklim usaha yang bersih dan transparan.

“MoU ini merupakan salahsatu bentuk pencegahan melalui fungsi tata usaha negara. Terutama nanti terkait dengan permintaan pendapat dan juga pendampingan atas segala kegiatan yang berhubungan dengan proses-proses produksi ataupun juga terkait hubungan dengan pihak ketiga. Sehingga dampak hukumnya nanti bisa diminimalisir,” jelasnya.

Melalui kerja sama ini, Kejati Kaltim akan memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, serta pendampingan hukum kepada PT KPI Unit Balikpapan. Langkah ini sekaligus mendukung keberlanjutan proyek strategis nasional, termasuk pengembangan Kilang Balikpapan.

Harapannya kolaborasi ini dapat memperkuat sinergi antara BUMN dan aparat penegak hukum. Kerja sama ini menjadi langkah penting dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang profesional, transparan, dan akuntabel. Selain itu, kolaborasi ini juga mendukung kelancaran operasional salah satu kilang minyak terbesar di Indonesia.***