BANJARMASIN, Inibalikpapan.com – Besalan orang dari Koalisi Masyarakat Adat dan Kebebasan Pers menggalang aksi solidaritas di Bundaran Hotel A, Jalan Pengeran Samudera, Banjarmasin, Senin (8/6).
Aksi serupa juga dilakukan sejumlah jurnalis dan masyarakat adat di Pengadilan Negeri Kotabaru. Mereka membentangkan spanduk bertuliskan #BebaskanDiananta, massa menuntut agar Diananta dibebaskan.
Hari ini Diananta Putera Sumedi alias Nanta, 36 tahun, mantan Pemimpin Redaksi (Pemred) Banjarhits diadili di Pengadilan Negeri (PN) Kotabaru karena sengketa berita.
“Atas nama UU Pers, kami meminta segala bentuk penuntutan terhadap Diananta dihentikan,” ucap Ketua Bidang Kampanye dan Media Koalisi Masyarakat Adat dan Kebebasan Pers, Fariz Fadhillah dalam rilis yang diterima inibalikpapan.
Kata dia, kasus tersebut, seharusnya telah selesai di Dewan Pers, bukan malah bergulir di meja penyidik kepolisian hingga lanjut ke pengadilan.
“Atas nama kemanusiaan, kami meminta Nanta segera dibebaskan. Nanta adalah seorang kepala rumah tangga yang harus menafkahi istri dan anaknya,” ujar Fariz yang juga Koordinator Advokasi AJI Balikpapan.
Koalisi, kata Fariz, juga menyayangkan penahanan terhadap Diananta. Nanta bukan teroris dan bukan pula pelaku kejahatan luar biasa sehingga tidak seharusnya ditahan saat pandemi Covid-19 melanda.
“Padahal, Kapolri sudah menginstruksikan jajaran penyidik untuk selektif menahan tersangka pidana selama pandemi,” ujar Fariz.
Koalisi menyampaikan tuntutan kepada Presiden Joko Widodo agar tidak tinggal diam. Karena mereka melihat adanya upaya kriminalisasi terhadap kemerdekaan pers. Tugas pers mengabarkan kepada masyarakat, memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan informasi.
“Karena itu menindas pers, mengkriminalkan jurnalis, itu sejatinya melanggar hak-hak masyarakat, dan bisa jadi awalan untuk menindas hak-hak masyarakat lainnya,” ujar Fariz.
Selain menggelar aksi di jalan dan di Pengadilan Neger Kotabaru, Koalisi juga menggalang dukungan di berbagai media sosial. Di laman change.org ada petisi dari istri Nanta, Wahyu Widianingsih yang juga meminta suaminya dibebaskan. Sudah 12.000 orang lebih menandatangani petisi itu.
“Kami juga mengajak masyarakat untuk mendukung gerakan pembebasan Diananta melalui petisi tersebut. Mari ikut dalam membuat perubahan ke arah yang lebih baik,” ujar Fariz.
KRONOLOGI KASUS
Nanta ditetapkan sebagai tersangka sebab beritanya yang berjudul ‘Tanah Dirampas Jhonlin, Dayak Mengadu ke Polda Kalsel’. Konten ini diunggah melalui saluran kumparan/banjarhits.id, pada 9 November 2019 lalu. Banjarhits.id di mana Nanta menjadi pemimpin redaksi adalah mitra Kumparan melalui program 1001 Startup Media.
Pengadu atas nama Sukirman dari Majelis Umat Kepercayaan Kaharingan.
Sukirman menilai berita itu menimbulkan kebencian karena dianggapnya bermuatan sentimen kesukuan.
Pada saat yang sama masalah ini juga telah dibawa ke Dewan Pers. Diananta dan Sukirman datang ke Sekrerariat Dewan Pers di Jakarta, pada Kamis, 9 Januari 2020 lalu guna proses klarifikasi.
Dewan Pers kemudian mengeluarkan lembar Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) yang bersiai bahwa redaksi kumparan.com menjadi penanggung jawab atas berita yang dimuat itu. Bukan banjarhits.id yang menjadi mitra kumparan.
Dewan Pers mewajibkan kumparan/banjarhits selaku teradu melayani hak jawab dari pengadu dan minta maaf. PPR diterbitkan Dewan Pers yang terbit 5 Februari 2020.
Dengan demikian, masalah ini selesai. Hak jawab pengadu sebagai kesempatan untuk menjelaskan duduk persoalan versi pengadu sudah diberikan. Media, yaitu kumparan/banjarhits sudah pula meminta maaf dan menghapus berita yang dipersoalkan.
Namun PPR Dewan Pers ini tidak dianggap. Penyidikan polisi terus berlanjut dengan surat panggilan kedua dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kalsel, pada tanggal 25 Februari 2020, hingga penahanan Nanta pada 4 Mei 2020. Polisi menjeratnya dengan Pasal 28 UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Pada 24 Mei penahanan Nanta dipindahkan ke Kotabaru dan dititipkan di Polres Kotabaru hingga persidangan hari ini 8 Juni 2020.
Comments
comments
