Kasus Keracunan Makan Bergizi Gratis, DPR Soroti Lemahnya SOP dan Pengawasan

BANDUNG BARAT, Inibalikpapan.com – Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, turun langsung ke lapangan untuk mengawasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul kasus keracunan yang menimpa sejumlah siswa di Kabupaten Bandung Barat.

Insiden terjadi di Dapur SPPG Cipari dan Dapur SPPG Neglasari, yang menyalurkan makanan ke beberapa sekolah penerima layanan. Kasus ini menimbulkan kekhawatiran serius, sebab MBG merupakan program prioritas Presiden untuk meningkatkan gizi anak bangsa.

“Kita tidak ingin program yang baik dan visioner ini rusak hanya karena lemahnya pelaksanaan atau pengawasan di lapangan,” tegas Cucun dikutip dari laman DPR.

DPR Soroti Lemahnya SOP dan Pengawasan

Cucun menekankan pentingnya penerapan Standard Operational Procedure (SOP) dari hulu ke hilir—mulai dari penerimaan bahan pangan, proses pengolahan, hingga distribusi makanan ke sekolah. Menurutnya, SOP yang disusun Badan Gizi Nasional (BGN) harus benar-benar dijalankan tanpa kompromi.

“Setiap dapur SPPG wajib dilengkapi alat uji pangan dan melakukan tes organoleptik—melihat, mencium, mencicipi—sebelum makanan disajikan ke siswa,” ujarnya.

Dorongan Perpres dan Sinergi Lintas Kementerian

Untuk memperkuat program MBG, Cucun mendesak agar pemerintah segera menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres). Dengan payung hukum yang lebih kuat, BGN tidak akan bekerja sendiri, melainkan bersinergi dengan Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, BPOM, dan lembaga lain sesuai tupoksinya.

“Pemulihan kasus luar biasa seperti keracunan massal jangan dibebankan ke daerah. BGN harus berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan agar penanganan menjadi tanggung jawab nasional,” tambahnya.

Forum Pengawasan Bersama

Selain aspek teknis, DPR juga mendorong pembentukan forum komunikasi rutin antara sekolah, komite sekolah, dan SPPG. Forum ini dinilai penting untuk memperkuat pengawasan kolektif sehingga potensi kelalaian bisa ditekan sejak dini.

Cucun menutup kunjungan dengan apresiasi terhadap masyarakat, tenaga kesehatan, dan sekolah yang sigap melakukan penanganan darurat. “Solidaritas inilah yang menjadi kekuatan bangsa kita,” pungkasnya.

Kasus keracunan siswa ini menjadi alarm bahwa program sebesar MBG tidak bisa berjalan dengan pola “business as usual”. Tanpa pengawasan ketat, standar keamanan pangan, serta integrasi lintas kementerian, program strategis ini justru berisiko melahirkan masalah kesehatan baru.