BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com – Pemerintah pusat pasti sudah menghitung biaya tambahan pilkada di tengah pandemic Covid-19 pada 9 Desember mendatang. Termasuk memghitung biaya tambahan unutk kelengkapan APD dalam rangka menjalankan protocol Covid-19.
Perppu yang dikeluarkan Presiden dengan menunda pilkada pada 9 Desember maka pelaksanaan harus menggunakan protocol covid-19. Sehingga resiko pembiayaan harus ditanggung pemerintah pusat
Ketua KPU Balikpapan Noor Thoha menyatakan dengan pelaksanaan pilkada masih di situasi covid-19 maka ada design pembiayaan yang dilakukan pemerintah seperti optimalisasi anggaran dan membebankan biaya protocol covid ini kepada pemerintah pusat melalui APBN.
“Bagaimana kalau itu tidak pernah dipenuhi?nah kami tidak pernah berpikir itu karena Pilkada ini hraus tetap jalan, ada APD atau tidak ada APD harus jalan. Tapi kami siapkan APD seperti pemakaian masker, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun. Kalau itu insyallah kita dari optimalisasi anggaran itu kita bisa dapatlah,” jelasnya.
Namun apabila protocol kesehatan mengharuskan rapid tes dan penyedian termomter gun untuk pengukur suhu maka dua item itu berat jika ditanggung oleh KPU daerah Balikpapan.
“Makanya tinggal tunggu bagaimana hasilnya. Kalau tidak bisa dipenuhi semua yang pakai APD dasar saja yang kita pakai,” tandasnya.
“Bagaimana bila APD dasar yang dipakai kok sederhana banget maka resikonya memang ada ya pemilih tidak yakin bisa hadir ke TPS karena dia akan yakin jika merasa aman. Nah ini bagaiaman ini jadi perhatian semua bagaimana APD petugas kami bisa terpenuhi,” jelasnya.
KPU Balikpapan saat ini terus menghitung angkanya untuk diajukan ke KPU RI karena pintunya melalui pemerintah kota maka KPU Balikpapan kordinasi dengan TAPD. “KPU Balikpapan tidak bisa langsung gitu jadi lewat pemerintah kota,” ujarnya.
KPU tambahnya akan mengikuti keputusan yang ada dari pemerintah terkait penyediaan APD yang sederhana tapi sesuai protocol kesehatan.
“itu perpect banget pakai baju hazmat tapi ngak mungkin pakai baju Hazmat kan panas dan tapi kami kalau ada penurunan grade oh gak seperti itu maka kami ikuti saja,” tukasnya.
Asisten I BIdang Pemerintahan Syaiful Bahri menyatakan angka pilkada yang diberikan KPU Balikpapan sudah dilakukan verifikasi dan penghitungan sebelum ada musibah covid-19 ini.
Dia setuju pelaksanaan pilkada ditengah covid harus tetap mengenakan protocol kesehatan. “Kalau melaksanakan itu (protocol) tentunya dana yang kita terpenuhi APBD dan kita sudah sampaikan itu kepada menteri dalam negeri. Dan kalau disetujui itu dari APBN. Kalau dari APBD tidak ada kemampuan lagi karena bukan kpu saja yang nambah, bawaslu juga, pengamanan juga nambah. Kita sudah usulkan tunggu jawaban saja dari pusat,” tukasnya.
Comments
comments
