Kemenkeu Beberkan 8 Prioritas APBN 2026 di IKN

NUSANTARA, Inibalikpapan.com – Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) bergerak cepat memastikan kesiapan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026.

Melalui pembekalan intensif bagi puluhan pegawai di Balai Kota Nusantara, Jumat (9/1/2026), Otorita IKN berkomitmen menyelaraskan gerak pembangunan dengan delapan agenda prioritas Presiden RI, Prabowo Subianto.

Langkah strategis ini dilakukan untuk menjamin setiap rupiah anggaran dikelola secara transparan, akuntabel, dan berdampak nyata bagi percepatan pembangunan ibu kota masa depan.

Satu Komando: Penyerapan Anggaran Efektif dan Akuntabel

Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menegaskan pentingnya penyamaan persepsi di seluruh unit kerja. Saat ini, Otorita IKN didukung oleh enam Satuan Kerja (Satker) dan 24 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang menjadi ujung tombak pelaksanaan program.

“Kami melaksanakan perintah Menteri Keuangan untuk melatih setiap unit kerja dalam mengelola dan mempercepat penyerapan anggaran. Menteri Keuangan akan memonitor ketat pelaksanaan anggaran di setiap K/L,” ujar Basuki, dikutip inibalikpapan.

Menurut Basuki, pembekalan ini menjadi starting point agar pengelolaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Otorita IKN berjalan efektif dan searah dengan visi pembangunan nasional.

APBN 2026: Instrumen Capai Target Pertumbuhan 8 Persen

Hadir sebagai narasumber, Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Kemenkeu, Tri Budhianto, memaparkan bahwa APBN 2026 bukan sekadar angka, melainkan instrumen utama untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen.

Kebijakan fiskal tahun 2026 akan difokuskan pada Asta Cita dan delapan agenda prioritas Presiden Prabowo, yang meliputi:

• Ketahanan Pangan dan Energi.
• Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
• Penguatan Sektor Pendidikan dan Kesehatan.
• Percepatan Investasi dan Perdagangan Global.
• Penguatan Pertahanan Keamanan serta Pembangunan Desa.

“APBN adalah tools untuk mencapai tujuan bernegara. Untuk tahun 2026, fokus kita adalah pemenuhan target pembangunan dalam program Asta Cita sebagai mesin pembangunan nasional,” jelas Tri Budhianto.

Transparansi Menuju Kota Masa Depan

Pembangunan Nusantara di KIPP (Kawasan Inti Pusat Pemerintahan) terus dipacu sebagai laboratorium transformasi Indonesia. Dengan penguatan kapasitas aparatur dalam mengelola anggaran, Otorita IKN optimis pembangunan fisik dan ekosistem perkotaan dapat berjalan linier dengan prinsip tata kelola keuangan negara yang baik.

Penyelarasan ini memastikan bahwa IKN tetap menjadi motor pertumbuhan ekonomi baru yang inklusif dan berkelanjutan bagi Indonesia. ***