Ketua DPRD Balikpapan Pastikan Program Prioritas Tidak Dipangkas
BALIKPAPAN,Inibalikpapan.com – Ketua DPRD Kota Balikpapan Alwi Al Qadri menegaskan, bahwa program-program prioritas bagi masyarakat, seperti perbaikan jalan, pembangunan rumah sakit, dan pendidikan, tidak akan mengalami pemangkasan meskipun ada imbauan untuk menyesuaikan anggaran.
Hal ini disampaikan dalam rapat pembahasan anggaran bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Balikpapan dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda). Menurutnya, pemangkasan anggaran ini merupakan imbauan dari pemerintah pusat yang harus dilaksanakan.
“Pak Wali Kota sudah menyampaikan visi-visinya, dan sebagai DPRD, kami akan mengawal serta mendukung visi tersebut. Pemangkasan anggaran ini baru sebatas imbauan, tetapi kami belum mengetahui secara pasti berapa besaran dan apa saja yang akan dipangkas,” ujar Alwi Al Qadri kepada media, Rabu (5/3/2025).
Beberapa kegiatan yang kemungkinan akan dikurangi adalah perjalanan dinas, dialog warga, serta kajian-kajian tertentu. Namun, program yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat akan tetap diprioritaskan.
“Kegiatan skala prioritas, seperti perbaikan jalan, pembangunan rumah sakit, dan pendidikan, tidak mungkin kami kurangi karena itu adalah janji kepada masyarakat. Namun, perjalanan dinas dan dialog warga mungkin bisa dikurangi,” tambahnya.
Ia juga menyoroti perkembangan dana yang diterima Balikpapan dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, anggaran yang sebelumnya minim kini mulai meningkat.
“Dulu kita hanya mendapatkan sekitar Rp50 miliar, tetapi dalam dua hingga tiga tahun terakhir, alokasi anggaran sudah mulai membaik. Kami berharap tahun ini ada peningkatan lagi,” jelasnya.
Alwi juga menekankan, bahwa sebagai kota yang memiliki Ketua DPRD Provinsi dan Gubernur dari Balikpapan, seharusnya kota ini mendapatkan perhatian lebih dalam alokasi anggaran.
“Balikpapan wajib menjadi prioritas karena peran strategisnya. Kami berharap anggaran yang dikucurkan untuk tahun ini dan tahun depan dapat lebih besar demi kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
Penggunaan Anggaran Seefektif
Sebelumnya, Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud menegaskan, bahwa seluruh kebijakan pembangunan yang dijalankan pemerintah daerah akan selalu berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Dalam upaya meningkatkan efisiensi anggaran, beberapa kegiatan yang dianggap tidak terlalu mendesak, seperti perjalanan dinas dan acara seremonial, akan dikurangi.
“Kami ingin memastikan bahwa anggaran yang tersedia digunakan seefektif mungkin untuk kepentingan masyarakat,” ujar Rahmad Mas’ud kepada media, Senin (3/3/2025).
Oleh karena itu, efisiensi dilakukan pada kegiatan yang tidak berdampak langsung, seperti perjalanan dinas, bimbingan teknis (Bimtek), hingga pengadaan untuk ASN.
“Namun, pembangunan infrastruktur, fasilitas umum, dan program yang menyentuh masyarakat tetap menjadi prioritas utama,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa kebijakan efisiensi ini tidak akan berdampak pada pelayanan publik. “Tidak ada dampak negatif bagi masyarakat. Justru, kami memastikan anggaran lebih banyak diarahkan untuk program yang benar-benar bermanfaat bagi rakyat,” tambahnya.
Sebagai bagian dari efisiensi, pemerintah juga mendorong digitalisasi dalam berbagai aspek. Misalnya, rapat dan konsultasi yang sebelumnya dilakukan secara tatap muka kini beralih ke platform digital seperti Zoom.
“Langkah ini telah terbukti efektif dalam menghemat anggaran, seperti yang dilakukan selama pandemi COVID-19,” akunya.
Kinerja Bagi ASN
Terkait kebijakan lima hari kerja bagi ASN yang menjadi arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB). Rahmad menyatakan, bahwa pihaknya masih mengkaji penerapannya agar tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat.
“Kami akan melihat situasi dan kondisi di Balikpapan. Jangan sampai kebijakan ini malah berdampak pada layanan publik. Prinsipnya, yang penting pelayanan masyarakat tetap berjalan dengan baik,” pungkasnya.
Dengan langkah-langkah ini, Pemerintah Kota Balikpapan berharap dapat mengoptimalkan penggunaan anggaran secara lebih efisien. Serta memastikan seluruh program pembangunan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Di sisi lain, rasionalisasi anggaran akan difokuskan pada kegiatan yang bersifat seremonial serta pengadaan perlengkapan yang tidak mendesak.
“Kami akan mengoptimalkan anggaran dengan memangkas kegiatan yang tidak memberikan dampak langsung kepada masyarakat. Seperti acara seremonial dan pengadaan barang yang tidak bersifat mendesak,” tegasnya.***
BACA JUGA
