BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com — Meskipun angka partisipasi pemilih pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak pada 9 Desember lalu dibeberapa daerah tidak mencapai target nasional yakni diangka 77,5 persen. Hal ini juga mendapat tanggapan dari Komisi II DPR RI yang melihat target tersebut sangat ketinggian, tapi dilihat pada 2015 hingga 2020 ini ada kenaikan tingkat partisipasi, padahal tantangannya besar saat ini.
“Tantangan beratnya wilayah kita secara geografisnya, belum lagi masih ada daerah pelosok-pelosok,” ujar Anggota Komisi II DPR RI Djarot Syaiful Hidayat kepada awak media, Senin (14/12).
Meski demikian Komisi II memberikan apresiasi kepada Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) dan seluruh jajarannya yang telah melaksanakan pilkada dengan cukup bagus dan lancar di Kaltim.
“Kelengkapan pendukung seperti untuk pembuatan KTP Elektronik juga patut diapresiasi, melihat pak Gubernur memberikan mobil keliling untuk eKTP yang mana sampai saat ini perekamannya sudah mencapai 99,7 persen,” akunya.
Djarot juga berharap apa yang dilakukan pemerintah provinsi (Pemprov) Kaltim bisa menjadi contoh bagi provinsi lain di Indonesia, dimana pemprov nya memberikan bantuan hibah untuk mobil pelayanan eKTP di daerah-daerah Kabupaten Kota, sehingga dengan demikian sangat membantu untuk pelayanan sebaik-baiknya.
“Sedangkan dalam hal ini pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri memiliki kewajiban untuk menyediakan blangko, jangan sampai terlambat, dengan cara seperti itu ya kita berharap 99 persen diseluruh Indonesia pelayanan eKTP selesai,” harapnya.
Kemudian untuk mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19 setelah pilkada juga menjadi perhatian dari Komisi II DPR RI dan sudah dikomunikasikan dengan KPU pusat.
“Kami sampaikan perlu diantisipasi pasca nanti pengumuman dari KPU, jangan sampai ada euforia dari pasangan calon pemenang, sehingga tidak menambah klaster baru,” akunya.
Meskipun tadi ada koreksi dari Komisi II untuk KPU terkait rekapituasinya dengan menggunakan Sirekap terlihat lemot, bahkan jauh lebih cepat data paslon dari pada Sirekap. Harusnya dia lebih cepat artinya ada kendala dari sistemnya yang harus diperbaiki, bukan hanya jaringannya.
“Kami juga melihat pelaksanaan pilkada di Kaltim juga relatif aman terkendali, cuma tadi permintaan KPU supaya pengadaan barang pemilu itu bisa lebih cepat, inikan baru terwujud di H-1, harapan mereka H-3 barang pemilu sudah bisa sampai, tapi kita bermasalah pada geografis kita yang luas,” tutur Djarot.
Sementara itu, Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi tekait perekaman eKTP yang sudah mencapai 99,7 persen juga merupakan inisiatif dari Pemprov yang memberikan hibah mobil perekaman yang menjemput masyarakar untuk perekaman eKTP.
Kemudian untuk pengendalian Covid-19 Pemprov juga sudah mengkaji ada tiga sumber yang patut diwaspadai yaitu karyawan yang bekerja di batubara dan migas, ini memang menjadi sumber penularan covid-19 yang cukup besar.
“Kami juga berharap dengan adanya vaksin yang sudah didatangkan, komisi II bisa memperjuangkan Kaltim juga mendapat prioritas vaksinnya,” tutup Hadi.
Comments
comments
