Komisi II DPRD Dukung Pemanfaatan E-Box, Minimalisir Kebocoran Pajak Daerah Balikpapan

BALIKPAPAN,Inibalikpapan.com  — Komisi II DPRD Kota Balikpapan menyatakan dukungannya terhadap pemanfaatan alat perekam transaksi digital atau Electronic Box (E-Box) guna menekan kebocoran dan meningkatkan akurasi penerimaan pajak daerah.

Ketua Komisi II DPRD, Fauzi Firmansyah, menyampaikan apresiasi atas capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Balikpapan tahun ini yang melampaui target awal. Hingga pertengahan tahun, PAD tercatat mencapai Rp1,5 triliun, melebihi proyeksi awal Rp1,43 triliun.

“Ini merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPDRD). Kami sangat mengapresiasi capaian tersebut,” ujar Fauzi, Rabu (30/7/2025).

Untuk tahun 2026, target PAD tetap dipatok di angka Rp1,5 triliun. Guna mencapainya, DPRD mendorong pengoptimalan sektor-sektor strategis, terutama Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dinilai masih memiliki potensi besar.

“Kami sedang mencari formula agar PBB bisa digarap lebih optimal. Pendataan harus lebih cermat dan teliti agar potensi pajak tidak terlewat,” jelasnya.

Selain PBB, sektor restoran dan hotel juga menjadi prioritas. Salah satu upaya konkret yang tengah dikembangkan adalah pemasangan E-Box di tempat usaha tersebut.

“E-Box ini memiliki akurasi tinggi. Jika alatnya mati, sistem akan langsung mendeteksi. Jadi, potensi kebocoran dan penyalahgunaan setoran bisa ditekan,” ungkap Fauzi.

Ia menyebut, program E-Box sebenarnya sudah dimulai sejak awal tahun dan telah dipasang di sekitar 60 titik. Ke depan, pihaknya mendorong perluasan cakupan E-Box agar menjangkau seluruh wajib pajak dari sektor kuliner dan perhotelan.

Komisi II juga meminta BPDRD melaporkan perkembangan implementasi E-Box secara berkala setiap tiga bulan. Dengan laporan ini, DPRD bisa ikut memantau sektor-sektor yang masih lemah dan menindaklanjuti potensi tunggakan.

Fauzi menekankan bahwa optimalisasi PAD bukan hanya tanggung jawab BPDRD semata, melainkan juga memerlukan kerja sama lintas sektor, termasuk partisipasi aktif masyarakat.

“Pembangunan Balikpapan sangat bergantung pada sektor pajak. Oleh karena itu, kesadaran masyarakat untuk membayar pajak tepat waktu menjadi kunci utama,” tegasnya.***

Editor : Ramadani