KPK Naikkan Kasus Dugaan Korupsi Whoosh ke Tahap Penyelidikan

JAKARTA, Inibalikpapan.com – KPK mengonfirmasi bahwa dugaan korupsi dalam proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCIC) atau Whoosh resmi naik ke tahap penyelidikan.

Langkah ini menandai babak baru penyelidikan salah satu proyek infrastruktur paling ambisius dan kontroversial di era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyebut lembaganya kini fokus mendalami unsur-unsur dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek strategis nasional tersebut. Namun, ia belum mau membeberkan siapa saja yang akan dipanggil penyidik.

“Pihak-pihak yang dimintai keterangan siapa saja, materinya apa, memang belum bisa kami sampaikan secara rinci,” ujar Budi dalam keterangannya, Selasa (28/10/2025), dikutip dari inibalikpapan jaringan inibalikpapan.

Sinyal penyelidikan ini membuka peluang pemanggilan Ketua Komite Kereta Cepat Luhut Binsar Pandjaitan untuk dimintai keterangan, mengingat perannya yang strategis dalam pengawasan proyek kerja sama Indonesia–China tersebut.

KPK sebelumnya mengumumkan pada 27 Oktober bahwa kasus dugaan korupsi KCIC telah masuk tahap penyelidikan sejak awal 2025, usai melalui proses panjang pengumpulan bahan keterangan.

Jokowi Buka Suara: Whoosh Bukan Proyek Cari Untung

Di tengah memanasnya isu dugaan mark up anggaran, Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) akhirnya buka suara. Ia menegaskan, proyek kereta cepat tidak didesain untuk mencari laba, melainkan sebagai solusi strategis untuk menekan kerugian ekonomi akibat kemacetan parah di Jabodetabek dan Bandung.

“Di Jakarta itu kemacetannya sudah parah. Ini sudah sejak 30–40 tahun lalu. Kalau di Jakarta saja kira-kira rugi Rp65 triliun per tahun, kalau Jabodetabek plus Bandung kira-kira sudah di atas Rp100 triliun per tahun,” ungkap Jokowi di Solo, dikutip Senin (27/10).

Menurutnya, keuntungan yang dicapai dari proyek Whoosh bersifat non-finansial: mulai dari pengurangan emisi karbon, peningkatan produktivitas masyarakat, hingga efisiensi waktu tempuh.

“Kereta cepat, MRT, LRT, kereta bandara, KRL — semuanya dibangun agar kerugian itu bisa dikurangi. Prinsip dasar transportasi massal adalah layanan publik, bukan mencari laba,” tegas Jokowi.

Ia juga menegaskan bahwa subsidi untuk moda transportasi publik seharusnya dipandang sebagai investasi sosial, bukan kerugian, mencontohkan subsidi MRT Jakarta yang mencapai Rp800 miliar per tahun.

“Kalau ada subsidi, itu investasi, bukan kerugian,” ujarnya menutup.

Mahfud MD: Biaya Naik Tiga Kali Lipat

Sementara itu, mantan Menko Polhukam Mahfud MD secara terbuka menyoroti adanya dugaan penggelembungan anggaran dalam proyek bernilai US$7,2 miliar tersebut.

“Menurut perhitungan pihak Indonesia, biaya per kilometer Whoosh itu 52 juta dolar AS. Tapi di China sendiri hanya 17–18 juta dolar AS. Naik tiga kali lipat. Ini siapa yang menaikkan? Uangnya ke mana?” kata Mahfud melalui kanal YouTube-nya.

Pernyataan Mahfud menambah tekanan publik terhadap pemerintah dan pemangku kepentingan proyek KCIC, yang kini tengah menjadi sorotan tajam KPK dan masyarakat.