BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com – KPU Pusat telah mengusulkan 3 opsi pelaksanaan pilkada serentak pasca ditundanya pilkada yang harusnya sesuai jadwal dilaksanakan pada 23 September 2020, namun karena pandemic covid-19 terpaksa ditunda.
“KPU mengusulkan 3 opsi penyelenggaraan pemilu terkait dengan penundaan, pertama 3 bulan jatuhnya nanti Desember, ditunda 6 bulan jatuhnya Maret 2021 atau ditunda setahun September 2021,” ujar Ketua KPU Kota Balikpapan Noor Toha, (23/4/2020).
Kemudian dari 3 opsi tersebut, Pemerintah menyetujui pelaksanaan pilkda serentak diundur 3 bulan atau pada 9 Desember 2020. Sehingga Presiden pun diminta untuk menerbitkan Peraturan Pengganti Undang-undang (Perppu) akhir April.
“Dari 3 opsi itu pemerintah ternyata mengambil opsi yang pertama yaitu 9 Desember 2020, Pemerintah optimis akhir Mei 2020 ini pandemi covid-19 ini sudah mereda, itu puncaknya lah pandemic covid-19,” katanya.
“Maka ketika Pemerintah optimis 9 Desember 2020 dilaksanakannya pilkada maka sudah tentu pada akhir April ini sudah harus lahir yang namanya Perppu sebagai Payung hukum pelaksanaan pilkada 9 Desember 2020,”sambungnya.
Pasalnya kata dia, dalam Undang-undang Pilkada disebutkan pilkada serentak digelar pada 23 September 2020. Setelah Perppu diterbitkan, kemudian KPU mengeluarkan Peraturan KPU (PKPU) tentang Program, Tahapan dan Jadwal.
“Karena Undang-undang Pilkada yang lama menyebutkan di 23 September 2020. Praktis langkah awal KPU setelah lahir Perppu itu menerbitkan PKPU tentang Program Tahapan dan JadwalItu pasti yang pertama yang akan dikerjakan KPU,” tandasnya.
Sementara untuk masa work from home (WFM) telah habis pada 21 April kemarin, telah diperpanjang hingga 13 Mei 2020. Karena diprediski penularannya sudah menurun, maka yang akan dilakukan KPU kota Balikpapan melakukan sosialisai.
“Kita lakukan sosialisasi terkait tahapan program dan jadwal. Supaya seluruh masyarakat tahu mengapa ditunda, dan penundaannya seperti apa, bagaimana penjadwalan ulangnya itu supaya tahu,”tukasnya.
Comments
comments
