BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com – Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Hanif Dhakiri meminta perusahaan-perusahaan tidak menjadikan K3 sebagai beban perusahaan.
Menurutnya bukan hanya tugas pemerintah untuk penerapan K3 sesuai standar tapi juga butuh kesadaran pekerja dan perusahaan dalam masalah keselamatan, keamanan dan kesehatan kerja ini.
“Soal K3 yang perlu digenjot soal penerapan managemen K3 dan bidang penegakan hukum karena casenya banyak. Terakhir ini kasus Majalengka kebakaran di Pertamina,” kata saat menjadi pembicara Seminar Nasional K3 di Platinum Hotel hari ini (11/2/2016).
“Yang ini kita proses hukum.
Kita harus punya daya kendali resiko-resiko kerja,” sambungnya.
Hanif bahkan menyebut dalam sehari terdapat delapan orang mati dalam kecelakaan kerja di Indonesia.
“Ini artinya sangat serius sekali. Pemerintah mendorong K3 dapat diterapkan dengan baik. Disamping terus melakukan sosialisai,”katanya.
Budaya dan pemahaman K3 ini sangat penting dan harus dilakukan oleh seluruh stakeholder, perusahaan dan pemerintah termasuk Pemerintah daerah juga pekerja sehingga K3 benar-benar menjadi budaya di masyarakat
Diakui masyarakat Indonesia masih menganggap enteng mengenai keselamatan.
Karenanya tak heran angka kecelakaan kerja masih tinggi.
Karena itu penegakan hukum instrumen penting sehingga K3 tidak diabaikan. Tidak jarang perusahaan beralasan K3 jadi beban perusahaan.
“K3 bukan beban tapi justru investasi bagi perusahaan memciptakan tenaga kerja sehat, aman, dan lebih produktif. Kalau nggak investasi K3 kondisi lebih parah,” tandasnya.
Dia juga menyinggung perusahaan multinasional yang masih memperlakukan K3 tidak sesuai standar di perusahaannya.
“Kadang ada yang bandel punya usaha di Inggris di singapura kalau lihat standar K3 bagus sekali. Tapi begitu perusahaan ini buka di Indonesia dia turunkan tuh standar K3. Ini benar-benar menghina Indonesia. Harus tidak demikian, standar K3 harus sama,” tukasnya.
Comments
comments
