Menteri PU Sebut Pembangunan IKN Berjalan Sesuai Tahapan, Minta Investor Tak Ragu

BALIKPAPAN, inibalikpapan.com — Pemerintah menegaskan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tetap berjalan sesuai tahapan dan komitmen yang telah ditetapkan. Penegasan ini disampaikan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo saat menutup kunjungan kerjanya di kawasan IKN dengan penanaman pohon Bungur di Plaza Bhinneka Tunggal Ika, Selasa (13/1/2026).

Penanaman pohon tersebut menjadi simbol penerapan konsep forest city dalam pembangunan IKN, sekaligus menegaskan bahwa pengembangan infrastruktur dilakukan seiring dengan upaya pelestarian lingkungan.

Dalam kesempatan itu, Menteri PU menyampaikan pesan langsung kepada masyarakat dan calon investor agar tidak meragukan keberlanjutan proyek IKN. Ia menegaskan dukungan penuh pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

“Kepada para investor, saya sampaikan agar tidak ragu lagi. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto memberikan dukungan penuh agar IKN benar-benar siap dan berfungsi sebagai ibu kota politik. Seluruh proses pembangunan akan dikerjakan dengan tepat waktu, tepat kualitas, serta secara efektif dan efisien,” tegas Dody, dilansir laman Otorita IKN.

Sementara itu, komitmen percepatan pembangunan IKN juga ditegaskan Presiden Prabowo Subianto. Presiden tidak hanya meninjau progres pembangunan infrastruktur, tetapi juga memberikan sejumlah koreksi agar proyek berjalan sesuai target fungsi pemerintahan.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo telah menerima laporan terbaru dari Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono terkait perkembangan pembangunan kawasan inti.

“Yang bapak presiden memang sejak awal memberikan penekanan untuk mempercepat proses pembangunan fasilitas yang akan dipergunakan untuk legislatif maupun yudikatif yang harapannya bisa selesai di tahun 2028,” kata Prasetyo usai peresmian SMA Taruna Nusantara Kampus Malang, Selasa (13/1/2026).

Penekanan pada percepatan fasilitas lembaga legislatif dan yudikatif tersebut dinilai penting agar IKN dapat segera berfungsi penuh sebagai pusat pemerintahan negara. Pemerintah memastikan pembangunan tidak hanya mengejar kecepatan, tetapi juga kualitas, efektivitas, dan keberlanjutan lingkungan.***