Otorita IKN Tegaskan Batas Wilayah, Cegah Tumpang Tindih Kewenangan dengan Daerah Sekitar

BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com – Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) terus memperkuat langkah menuju pelaksanaan fungsi pemerintahan penuh sebagai daerah dengan status khusus. Salah satu tahapan penting yang kini dimatangkan adalah penegasan batas wilayah antara Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan daerah sekitarnya di Provinsi Kalimantan Timur.

Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan OIKN, Thomas Umbu Pati Tena Bolodadi, menegaskan bahwa penegasan batas merupakan fondasi krusial dalam memastikan kepastian hukum, kejelasan kewenangan, serta kelancaran pelayanan publik.

“Penegasan batas wilayah ini sangat penting agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan maupun persoalan administrasi di kemudian hari,” ujar Thomas dalam laporannya.

Menurutnya, proses penataan administrasi kewilayahan dilakukan secara kolaboratif, melibatkan Kementerian Dalam Negeri, Badan Informasi Geospasial (BIG), Pemerintah Provinsi Kaltim serta pemerintah daerah sekitar — Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Kota Balikpapan.

Thomas menjelaskan, tim teknis telah bekerja intensif melakukan lebih dari 300 kali pelacakan dan verifikasi lapangan, termasuk penyesuaian terhadap batas-batas wilayah yang terdampak, agar hasilnya sesuai dengan kondisi geografis dan sosial masyarakat setempat.

“Langkah ini bukan hanya administratif, tapi juga memastikan agar tata kelola pemerintahan dan pembangunan di kawasan IKN berjalan efektif dan berkeadilan,” tambahnya.

Hasil dari proses tersebut akan menjadi dasar hukum bagi penyusunan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Wilayah IKN, yang berfungsi menghindari tumpang tindih kewenangan dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang terintegrasi.

Selain soal batas wilayah, kegiatan tersebut juga diisi dengan penandatanganan kesepakatan bersama peningkatan kualitas pendidikan di Ibu Kota Nusantara. Kolaborasi ini melibatkan OIKN, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Kabupaten Penajam Paser Utara.

“Kami berharap penyelenggaraan pendidikan di Ibu Kota Nusantara dapat menjadi model pendidikan unggul dan berkelanjutan, untuk mencetak sumber daya manusia berkualitas bagi masa depan bangsa,” tutup Thomas Umbu. ***