BALIKPAPAN,Inibalikpapan.com – Pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 7 Balikpapan yang berada di wilayah Margomulyo, Balikpapan Barat sangat diharapkan warga. Hanya saja hingga saat ini pembangunannya tak kunjung jelas kapan dilaksanakan.
Plt Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Balikpapan, Pujiono mengatakan, dari sisi tata ruang sudah clear, bahwa di lokasi tersebut akan dibangun SMK 7 Balikpapan, yang mana lahan yang ada sekarang aset milik Pemkot.
“Sehingga perlu kita hibahkan ke provinsi, karena kewenangan SMK ada di provinsi. Prosesnya kami lagi menunggu surat dari Pemprov Kaltim untuk memohon dihibahkan aset itu, setelah itu kami jawab nanti proses administrasi hibah kita akan laksanakan,” ujar Pujiono kepada media, Selasa (27/9/2022).
Kata Pujiono, untuk lokasi memang sebetulnya masuk zona mangrove, setelah dianalisa tata ruangnya sudah kena, cuma terkendala jalan masuknya harus dibebaskan dulu.
“Perlu dibebaskan karena jalannya sempit perlu perluasan jalan, nanti pemkot yang akan bebaskan lahan punya warga,” akunya.
Hanya saja Pujiono belum ingat pasti berapa luasan lahan untuk membangun SMK 7 Balikpapan.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Kaltim Sigit Wibowo menjelaskan, selain serah terima aset belum selesai, saat ini sedang dilakukan pembebasan lahan.
“Pemkot Balikpapan berencana menganggarkan pembebasan lahan untuk SMKN 7 di perubahan tahun 2022 ini, kemudian menyerahkan ke Pemprov Kaltim,” terang Sigit.
Sigit Wibowo menambahkan, pembangunan SMKN 7 pada awalnya di inisiasi oleh Pemkot Balikpapan pada saat SMK/SMA masih dibawah kewenangan Pemkot/Pemkab, kemudian terjadi peralihan ke Pemprov.
“Saat memproses peralihan itu terjadi miss komunikasi terkait lahan,” ujarnya.
Terkait dengan anggaran melanjutkan pembangunan SMKN 7, kata Sigit, anggota DPRD Kaltim khususnya dari dapil Balikpapan akan terus berjuang. Namun perlu dikoordinir dengan baik.
“Kita mendukung seratus persen, Insya Allah nanti saya akan bicara lagi dengan pak Gubernur, dengan ibu Sekda dan juga pak Kadisdik,” kata politisi PAN ini.
“Mudah-mudahan ini menjadi titik awal, bisa bekerja semuanya dan bisa terlaksana di 2023,” pungkasnya.
Terkait pendanaan sejatinya sudah dianggarkan sebesar Rp 10 Miliar pada 2021. Sementara tahun ini semestinya mendapatkan kucuran Rp 40 Miliar. Lantaran belum ada kejelasan status lahan, batal dianggarkan.
Muhaimin selaku Pj Sekdakot Balikpapan tersebut bahwa pemkot Balikpapan meminta dukungan melalui Komisi IV DPRD Kaltim untuk membantu penganggaran pembangunan SMK 7 di wilayah Balikpapan Barat.
“Kalau di APBD 2022 ini gak mungkin, ya di perubahan, kalau tidak mungkin di perubahan ya paling tidak ada kepastian di tahun 2023,” sebut Muhaimin.
Muhaimin mengatakan, upaya baik juga telah dilakukan Disdikbud Kaltim. Dari tahun 2016 sudah dilakukan review pada saat akan melakukan pelelangan di tahun 2021 lalu. Namun, karena ada miss pada saat itu sehingga tidak terlaksana.
Anggaran ini ada atau tidak, lanjut Muhaimin, tergantung pemkot Balikpapan termasuk perangkat daerah yang ada didalamnya. “Kalau sekolah ini mau dibangun tahun ini, kita harus gerak cepat. Tapi kalau misalnya mau dibangun tahun depan, ya kita lambat-lambat saja, jadi supaya kita punya kesempatan,” ujarnya.
Comments
comments
