BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com – Pemerintah diminta bersikap tegas terkait distribusi minyak goreng. Mengingat Indonesia merupakan salah satu penghasil Crude Palm Oil (CPO) terbesar di dunia
“Sekarang dari sisi produksi bahan bakunya itu berlimpah,”ujar Anggota Komisi VI DPR RI Amin dikutp dari laman DPR.
“Yang kedua, pemerintah punya semua aparat begitu, mereka juga dibayar dengan gaji negara, kemudian produsen-produsennya CPO produsen minyaknya juga pemerintah tahu tempatnya di mana jalur distribusinya gitu loh,”
Seperti diketahui belakangan minyak goreng kemasan merk Minyakita dilaporkan langka. Bahkan KPPU menemukan adanya pembelian bersyarat.
Dia mengatakan, sebagai penghasil CPO terbesar tidak seharusnya Indonesia mengalami krisis minyak goreng. Seperti tahun 2021-2022 dan harganya melonjak tajam.
Menurutnya, jika 20 persen dari CPO dialokasikan untuk minyak goreng maka akan memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga dalam negeri. Lalu 80 persen di ekspor atau dimanfaatkan untuk bahan-bahan lainnya.
“Tapi, kenyataannya krisis minyak yang kemarin sempat terjadi delapan bulan, yaitu di triwulan terakhir tahun 2021 sampai triwulan awal 2022 itu,” ujarnya
“Lalu, kemudian terselesaikan selama beberapa bulan belakangan dengan hadirnya MinyaKita sekarang ternyata hilang lagi dari pasaran dan masyarakat banyak yang mengajukan masalah ini kepada kita,”
Terhadap, adanya temuan penimbunan minyak goreng di beberapa daerah, ia mengatakan pemerintah harus bersikap tegas dengan menindaklanjuti temuan tersebut.
Termasuk harus memberikan sanksi kepada distributor yang terbukti menimbun minyak goreng hingga tidak dapat terdistribusi di masyarakat.
“Terhadap yang melakukan seperti itu. pemerintah harus tegas. Kalau pemerintah tidak tegas, sekali lagi, tidak ada sanksi hukum yang tegas, para produsen yang melakukan penimbunan itu tidak jera,” ujarnya
Sekali lagi, hukum itu tidak artinya, aturan itu tidak ada artinya kalau tidak ada sanksi dan sanksi itu juga tidak ada artinya kalau hanya di atas kertas.”
Comments
comments
