Pemerintah Pastikan Perlindungan Sopir Angkutan Barang, Dorong Implementasi Zero ODOL 2025–2029

JAKARTA, Inibalikpapan.com – Di balik kelancaran distribusi logistik nasional, ribuan sopir angkutan barang bekerja siang malam menghadapi tantangan berat. Mulai dari kesejahteraan yang belum terjamin hingga tekanan akibat maraknya praktik Over Dimension and Over Loading (ODOL).

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Aan Suhanan, menegaskan bahwa pemerintah tidak tinggal diam. Ia mendorong kolaborasi erat dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) agar para pengemudi mendapat jaminan sosial, perlindungan hukum, dan lingkungan kerja yang lebih manusiawi.

“Saya ingin pengemudi kita bisa bekerja dengan tenang. Tidak was-was soal keselamatan, tidak tertekan karena ODOL, dan punya kepastian perlindungan sosial,” kata Aan dalam siaran persnya, Senin (22/9/2025).

Dampak Buruk ODOL

Menurut Menhub, kendaraan ODOL membawa dampak serius. Mulai dari menguras tenaga sopir, memperpendek usia kendaraan, merusak jalan, hingga meningkatkan risiko kecelakaan. Persoalan ini bahkan mendapat perhatian langsung dari Presiden Prabowo Subianto, yang menekankan isu ODOL dalam rapat bersama pimpinan DPR RI pada April 2025.

Sebagai tindak lanjut, pemerintah tengah menyusun Peraturan Presiden tentang Logistik Nasional serta Rencana Aksi Nasional (RAN) Zero ODOL 2025–2029. Peta jalan ini menjadi arah baru menuju transportasi darat yang lebih aman, tertib, dan efisien.

Untuk menjamin kesejahteraan sopir, Kemnaker menggelar sosialisasi bertajuk “Peningkatan Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja” di Bandung, Jawa Barat. Forum ini menjadi momentum penting agar sopir logistik mendapat pengakuan sebagai pekerja formal yang berhak atas perlindungan.

“Pengemudi adalah pekerja, dan pekerja berhak mendapatkan perlindungan sosial serta kondisi kerja yang layak,” tegas Aan.

Menteri Ketenagakerjaan Prof. Yassierli, yang hadir dalam acara tersebut, menyambut baik sinergi dengan Kemenhub. Ia menekankan perlunya integrasi data antarinstansi agar program perlindungan benar-benar sampai ke sopir di lapangan.

Harapan Sopir Logistik

Beberapa sopir yang hadir mengaku kebijakan Zero ODOL membawa harapan baru.
“Kalau jalan lebih aman, kami juga lebih tenang nyetir. Kalau ada jaminan sosial, keluarga di rumah juga lebih tenang,” ujar Rudi (42), sopir truk asal Jawa Barat.

Pemerintah menargetkan penerapan kebijakan Zero ODOL berlangsung bertahap. Mulai dari pengetatan uji kendaraan, integrasi data angkutan barang, hingga penguatan pengawasan elektronik.

“Dengan Zero ODOL, keselamatan lebih terjamin, distribusi logistik lebih efisien, dan pengemudi pun bisa bekerja dengan lebih layak,” tutup Aan. / infopublik.id