Pemkot Balikpapan Evaluasi Program BPJS Kesehatan Gratis, Tekan Rujukan dan Tunggakan Peserta

BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan kembali menggelar Forum Komunikasi Lintas Sektor untuk mengevaluasi pelaksanaan program BPJS Kesehatan gratis kelas 3 yang telah berlangsung sejak 2021.

Forum rutin yang digelar setiap tiga bulan ini menjadi wadah strategis untuk membahas pembiayaan, pelayanan, dan kendala yang dihadapi masyarakat dalam mengakses jaminan kesehatan.

Kegiatan yang digelar belum lama ini menghadirkan sejumlah stakeholder penting, di antaranya Dinas Kesehatan, Disdukcapil, Dinas Sosial, Disnaker, dan Sekretaris Daerah Kota Balikpapan.

Asisten III Pemkot Balikpapan, Andi Sri Juliarti  menekankan pentingnya laporan tahunan sebagai dasar pengambilan kebijakan kesehatan.

“Kita butuh data utuh: penyakit paling umum, sektor pembiayaan tertinggi, dan alasan tingginya rujukan. Dengan begitu, kita bisa melakukan pengendalian yang efektif. Prinsipnya, lebih baik mencegah daripada mengobati—meskipun pembiayaan ditanggung pemerintah,” ujarnya

BACA JUGA :

Baca Juga:

Setelah Dilaporkan ke Mabes Polri, Ahmad Dhani Dilaporkan Juga ke MKD DPR, Dugaan Penghinaan Marga

Lonjakan Penjakit

Ia juga mencatat lonjakan kasus penyakit dan peningkatan biaya kesehatan, yang selaras dengan pertambahan penduduk di Balikpapan.

Salah satu sorotan forum adalah masalah tunggakan peserta BPJS pasca-PHK, di mana banyak pekerja yang tidak segera mengalihkan kepesertaan ke jalur mandiri sehingga kehilangan akses layanan saat dibutuhkan.

“Kami mengimbau agar peserta yang terkena PHK segera memutasi status kepesertaannya. Jangan menunda, karena sakit bisa datang kapan saja,” ujar dr. Dio. Ia menegaskan bahwa program BPJS kelas 3 yang dibiayai pemerintah kota masih terbuka dan bisa dimanfaatkan masyarakat Balikpapan.

Selain program kota, forum juga membahas Jaminan Kesehatan Gratis dari Pemprov Kalimantan Timur sebagai solusi bagi warga yang belum terdaftar atau menunggak iuran.

“Program dari provinsi ini sangat membantu. Kita harap semua kabupaten/kota bisa mengoptimalkannya agar tidak ada warga yang terjebak dalam utang premi,” pungkasnya.

Pemkot Balikpapan menegaskan komitmennya untuk memperkuat sistem jaminan kesehatan, memperluas cakupan, dan memastikan layanan kesehatan yang adil, gratis, dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat.