Setelah Dilaporkan ke Mabes Polri, Ahmad Dhani Dilaporkan Juga ke MKD DPR, Dugaan Penghinaan Marga
JAKARTA, Inibalikpapan.com – Perseteruan antara musisi Rayen Pono dan anggota DPR RI sekaligus musisi senior Ahmad Dhani kini memasuki babak baru.
Setelah sebelumnya melayangkan laporan pidana ke Bareskrim Mabes Polri, Rabu (23/4/2025), Rayen kembali menempuh jalur etik dengan melaporkan Dhani ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, Kamis (24/4/2025).
Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan penghinaan marga “Pono” yang oleh Ahmad Dhani dalam sebuah debat terbuka disebut-sebut menjadi “porno”.
Ucapan yang dianggap melecehkan identitas keluarga besar Pono itu memicu kemarahan dan kekecewaan mendalam, terutama karena disampaikan oleh seorang wakil rakyat.
“Kami datang secara langsung, mengantarkan berkas pengaduan kami terkait pelanggaran etik yang dilakukan oleh Ahmad Dhani selaku anggota DPR Komisi X,” kata Rayen dilansir dari suara.com jaringan inibalikpapan.
Dugaan Pelanggaran Etik DPR
Dalam pokok pengaduannya ke MKD, Rayen menilai pernyataan Ahmad Dhani mengandung unsur diskriminatif terhadap etnis, dan dilakukan dalam forum terbuka yang disiarkan secara publik.
BACA JUGA :
Ia menyebut ucapan tersebut tidak hanya melukai dirinya secara pribadi, tetapi juga martabat keluarga besar bermarga Pono, yang tersebar di berbagai penjuru Indonesia bahkan luar negeri.
“Ahmad Dhani adalah memiliki entitas baru, yaitu sebagai anggota Dewan. Makanya kami menganggap ini adalah langkah yang harus kami ambil secara serius,” tegasnya.
Rayen Bawa Lima Bukti Termasuk Video ke MKD DPR
Rayen datang ke MKD DPR didampingi kuasa hukumnya, Amon Fiago Sianipar, yang mengungkap bahwa pihaknya membawa lima bukti utama, termasuk rekaman video pernyataan Ahmad Dhani yang dinilai menghina, serta tangkapan layar percakapan yang sudah tersebar di media sosial dan aplikasi pesan.
“Kami membuktikan sekitar lima bukti, termasuk tangkapan WhatsApp yang sudah beredar, ada juga video rekaman yang kami taruh dalam flashdisk dan sudah diverifikasi, dan file kami sudah diverifikasi,” kata Amon.
Pemanggilan dan Klarifikasi oleh MKD Akan Dilakukan
Rayen mengonfirmasi bahwa laporan tersebut sudah diterima secara resmi oleh MKD DPR RI dan akan ditindaklanjuti melalui mekanisme internal, termasuk pemanggilan saksi serta klarifikasi dari pihak terlapor.
“Akan ada pemanggilan, apa namanya, cross-check gitu ya. Kira-kira begitu dan klarifikasi, dan audiensi secara langsung dengan perwakilan dari anggota MKD,” ujarnya.
BACA JUGA
KREDIT
