BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com – Pasca disahkannya Undang-undang Cipta Kerja ada sejumlah kebijkkan baru khususnya menyangkut proses tender pengadaan barang dan jasa.
Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kota Balikpapan Arif Dwiyanto mengatakan, ada beberapa penyesuaian yang harus dilakukan daerah mengikuti regulasi baru.
“Ini kan ada beberapa regulasi setelah pasca dari pada pasca UU Cipta Kerja kami siap melakukan aturan-aturan sesuai dengan perbaikkan SOP,” ujarnya usai rapat dengar pendapat dengan DPRD pada Rabu (28/07/2021)
Dia mencontohkan , perubahan tersebut, diantaranya nilai tender untuk pengadaan UMKM naik hingga 100 persen. Sehingga harus dilakukan penyesuaian ketentuan.
“Luar biasa (perbaikkan). salah satu contoh untuk UMKM dulu kecil Rp 2,5 miliar sekarang bisa Rp 15 miliar,” ujarnya
Para pengusaha juga dituntut untuk mengikuti berbagai kebijakan baru dalam proses tender pengadaan barang dan jasa. Mulai dari modal maupun SDM dan peralatan.
“Makanya kesiapan dari teman-eman pengusaha, penyedia tentunya harus menyesuaikan dari segi permodalan, dari segi peralatan maupun yang lainnya,” katanya.
Dia juga memastikan percepatan pada proses tender. Sehingga tidak berlaru-larut. Karena mulai tahun depan per 1 Januari. Khususnya untuk pengadaan kebersihan dan keamanan.
“Kapan tendernya? Ya tentunya setelah KUA-PPAS disahkan. Kapan kontraknya setelah disahkan. Kami siap menunjang proses percepatan-percepatan yang sifatnya pengadaan barang dan jasa, terus sesuai dengan regulasi yang ada,” jelasnya.
Dia bersyukur, tahun ini ada penambahan formasi baru yang akan mendukung kerja-kerja di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa. Sehingga akan lebih cepat proses pengadaan barang dan jasa.
“Syukur tahun 2021 ini ada formasi CPNS mudah-mudahan itu nanti yang kita harapkan bisa menutup kekurangan dari pada peruntukkan untuk pokja,” pungkasnya.
Comments
comments
