SAMARINDA, Inibalikpapan.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur (Kutim) melakukan evaluasi kebijakan terhadap sewa lahan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy Batuta Trans Kalimantan
Kepala Biro Humas Pemprov Kaltim HM Syafranuddin mengatakan, Gubernur meminta agar sewa lahan di KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan ditiadakan untuk sementara waktu. Langkah itu sebagai upaya untuk menarik minat investor.
“Memang ada beberapa hal yang menjadi kurang minatnya investor berusaha di KEK MBTK. Seperti belum adanya listrik, jalan serta telekomunikasi dan sewa lahan,” ujarnya dilansir dari laman Pemprov Kaltim.
Sementara itu, informasi yang diperoleh Pemprov Kaltim, PLN dalam waktu akan memasang jaringan listrik ke KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan, namun terkendala lahan tower yang berada dalam kawasan sejumlah perusahaan.
Karena karapannya KEK Maloy dalam beberapa tahun kedepan benar-benar terwujud menjadi tempat investasi yang nyaman dan aman, sehingga membuka lapangan kerja bagi warga Kaltim terutama warga Kutim.
Sehingga sewa lahan bisa diberikan gratis dalam 5 hingga 10 tahun, maka biaya operasional bisa ditekan untuk sementara waktu, sehingga kegiatan perusahaan bisa berjalan.
Seperti diketahui, KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan diresmikan Presiden Joko Widodo pada 1 April 2019 bersamaan dengan KEK Bitung di Sulawesi Utara dan KEK Morotai di Maluku Utara.
Comments
comments
