Pemprov Kaltim Pastikan Insentif Guru Tak Dipangkas Meski Dana Transfer Pusat Turun

SAMARINDA, Inibalikpapn.com – Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Kaltim tidak akan mengurangi insentif guru PAUD, TK, SD, dan SMP, meskipun pemerintah pusat melakukan pemotongan dana transfer ke daerah.

Pernyataan tersebut disampaikan Seno Aji saat menerima kunjungan Dewan Pendidikan Kaltim di Ruang Rapat Wakil Gubernur, Kamis (16/10/2025). Kunjungan dipimpin oleh Ketua Dewan Pendidikan Kaltim Adjrin didampingi Penasehat Musyahrim.

Penurunan Karakter dan Keterbatasan Sarana

Dalam pertemuan itu, Dewan Pendidikan menyampaikan sejumlah masukan terkait kondisi pendidikan di Kaltim. Mulai dari keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan hingga kekhawatiran terhadap penurunan karakter siswa di lingkungan sekolah.

Dewan Pendidikan juga mengapresiasi kebijakan Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud dan Wagub Seno Aji yang memberikan insentif Rp500 ribu per bulan kepada guru PAUD, TK, SD, dan SMP, meski jenjang tersebut berada di bawah kewenangan kabupaten/kota.

Namun, mereka juga menyampaikan kekhawatiran apabila kebijakan itu berubah akibat penyesuaian fiskal dari pemerintah pusat yang memotong dana transfer ke daerah.

Wagub Seno Aji: Insentif Guru Tetap Aman

Menanggapi hal tersebut, Wagub Seno Aji menegaskan komitmen Pemprov Kaltim untuk tetap menjaga kesejahteraan tenaga pendidik.

“Memang ada pengurangan dana transfer dari pusat, tapi insentif pendidikan dasar—PAUD, TK, SD, dan SMP—tidak akan kita kurangi,” tegas Seno Aji.

Bahkan, lanjutnya, Pemprov Kaltim berencana menaikkan besaran insentif tersebut apabila APBD Kaltim bisa menembus angka Rp30 triliun.

“Kalau APBD kita tembus Rp30 triliun, kita naikkan lagi. Kami tetap konsisten mendukung tenaga pendidik,” tambahnya.

Pangkas Infrastruktur dan Seremonial

Wagub menegaskan akan mengutamakan alokasi anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan agar program prioritas Pemprov Kaltim, seperti Program Gratispol (Gratis Total Pendidikan dan Pelatihan), tetap berjalan sesuai rencana.

“Yang akan dikurangi itu anggaran infrastruktur, kegiatan seremonial, dan perjalanan dinas. Bukan pendidikan,” ungkapnya.

Dukung Peran Dewan Pendidikan dan PGRI

Dalam kesempatan itu, Seno Aji juga menyampaikan dukungannya terhadap peran Dewan Pendidikan dan PGRI sebagai mitra kritis dan kontrol sosial dalam dunia pendidikan.

“Dewan Pendidikan membuat kami lebih tahu dan waspada. Mereka bisa memberi rekomendasi objektif apakah pendidikan Kaltim sudah berjalan sesuai kurikulum atau belum,” tutup Wagub. / Pemprov