BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com – Optimalisasi pajak dan asset daerah masih menjadi catatan merah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal itu disampaikan Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi usai bertemu Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango di Balai Kota, Kamis (25/02).
“Masih merah optimalisasi pajak dan asset. Memang ada persoalan-persoalan di lapangan sehingga KPK akan memberikan pengawalan,” ujar Rizal Effendi
Soal pajak daerah kata Rizal, misalnya pajak sarang burun wallet, kemudian prasarana, sarana, dan uilitas Umum (PSU) khususnya terkait pengembang. Pajak yang disampaikan ke Kantor Pajak Pratama lebih besar ketimbang masuk ke kas daerah
“Misalnya dia lapor ke pajak pratama dia lebih besar dari lapor di pajak daerah, sehingga kita kerugian potensi. Tadi ada ditekankan soal sarang burung, kemudian PSU, pengembang-pengembang itu harus segera. Karena itu besar nilainya,” ujarnya
Kemudian soal asset daerah yakni karena masih banyak yang belum justru belum bersertifikat sehingga rawan digugat masyarakat. “Optimalisasi asset daerah yang belum bersertifikat yang kendala hukumnya. Kemudian asset-aset lainnya,” ujarnya.
“Asset terutama sertifikat masih banyak. Kemudian ada digugat juga, misalnya asset kita lapangan Poni masih digugat sehingga pemanfaatannya tidak bisa maksinal,”
Kata dia, KPK telah berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi, Polda Kaltim maupun Kantor Pajak bagaimana mengawal kesulitan yang dihadapi Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan untuk memaksimalkan potensi pajak maupun asset daerah.
“Mereka sudah bertemu dengan Kejaksaan Tinggi, Kapolda, Kanwil pajak dalam rangka mengawal faktor-faktor kesulitan di lapangan dalam hal optimimalisasi pajak, misalnya laporan dari obyek pajak yang belum sempurna, kita perbaiki,” ujarnya.
“Jadi KPK nanti akan mengawal kita terutama dalam optimalisasi pajak pendapatan dan juga optimalisasi asset daerah yang belum bersertifikat yang kendala hukumnya. Kemudian asset-aset lainnya.”
Comments
comments
