BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com – Pemkot akan terus melakukan kordinasi dan pengawasan bersama kepolisian dan Pertamina dalam penyaluran BBM kepada masyarakat khususnya BBM bersubsidi khususnya solar.
Belum lama ini kepolisian berhasil membongkar pengetapan BBM solar subsidi yang dibeli di sejumlah SPBU di Balikpapan kemudian dijual ke kendaraan alat berat pertambangan di Samboja Kukar.
“Yang jelas ini sudah melanggaran UU Migas ada sanksi pidananya. Saya berharap yang seperti ini harus ditindak karena berdampak pada masyarakat yang benar-benar membutuhkan,”
Wakil Wali Kota Rahmad Mas’ud, (26/2/2019).
“Ini kekhawatiran kita semua justru kami akan minta bantuan kepolisan dan pihak-pihak terkait dalam hal ini Pertamina,” lanjutnya.
Rahmad mengatakan perlu ada regulasi yang mengatur dan memberikan dampak di lapangan. Kendaraan industry sudah seharusnya menggunakan bbm non subsidi. “Kendaraan truk besar dan tronton itu bukan kendaraan yang gunakan BBM subsidi. Mereka harus gunakan BBM indsutri. Kalau mereka pakai juga ini yang menyebabkan terjadinya antrian. Saya juga saksikan sendiri di kebun sayur. Yang antri bukan mobil yang wajib untuk disubsidi. Harus mereka wajib gunakan subsidi,”jelasnya.
Menurutnya kasus pengungkapan kendaraan yang dimodifikasi untuk membeli solar merupakan modus yang merugikan masyarakat. “Yang dirugikan banyak pihak bukan Pertamina tapi masyarakat penerima subsidi. Kita akan kordinasi dengan pertamina untuk ambil langkah-langkah supaya tidak ada antrian,” tuturnya.
Dia meyakini walaupun dilakukan penambahan SPBU, jika modus penyelewengan seperti ini terus berulang akan tetap terjadi antrian pembelian.
Dia menilai pengetapan solar untuk dijual kendaraan industry tidak lepas dari ulah oknum termasuk adanya perbedaan harga jual solar subsidi dan non subsidi yang terlalu jauh.
“Itu bisa separuh harga. Mudah-mudahanini jadi catatan kita semua termasuk PErtamina dan pihak terkait menindaklanjuti kasus ini,”tandasnya.
Comments
comments
