Pengguna Internet Aktif di Kaltim, 3,4 Juta, Masuk 10 Besar Daya Saing Digital Nasional Versi EV-DCI 2025
SAMARINDA, Inibalikpapan.com– Kaltim menorehkan capaian strategis di kancah nasional. Daerah berjuluk Benua Etam ini menempati peringkat 8 besar daya saing digital Indonesia versi East Ventures Digital Competitiveness Index (EV-DCI) 2025, dengan skor 47,9.
Prestasi ini sekaligus menegaskan Kaltim sebagai provinsi dengan ekosistem digital paling kuat di Kalimantan.
Keberhasilan tersebut membuka ruang baru bagi penguatan partisipasi politik berbasis media sosial. Data EV-DCI mencatat, dari 5,5 juta pengguna internet di Kaltim, sekitar 3,4 juta di antaranya aktif di media sosial—angka yang setara dengan lebih dari separuh populasi provinsi ini.
Menurut Tri Wahyuni, Ketua Forum Jurnalis Perempuan Indonesia Kaltim, tren ini menciptakan peluang sekaligus risiko besar bagi demokrasi lokal.
“Generasi digital hari ini tidak sekadar penonton. Mereka ikut membentuk opini, mendistribusikan informasi, bahkan memengaruhi arah politik. Jika diarahkan dengan benar, media sosial bisa menjadi mesin penguatan demokrasi,” tegasnya dalam Sosialisasi Pendidikan Politik yang digelar Badan Kesbangpol Samarinda.
Namun, peluang tersebut berhadapan dengan gelombang disinformasi. Data Kominfo menunjukkan, sepanjang 2023–2024, hoaks politik menjadi konten paling dominan menjelang pemilu, dengan narasi SARA dan politik identitas sebagai senjata utama.
Tri mengingatkan, influencer lokal dan konten kreator Gen Z harus memegang integritas agar tidak terjebak dalam arus kampanye hitam. Konten politik, kata dia, harus berlandaskan verifikasi fakta, etika komunikasi, dan patuh pada aturan kampanye digital.
Aturan main sebenarnya sudah jelas. PKPU Nomor 15 Tahun 2023 serta UU ITE mengatur tegas larangan hoaks, ujaran kebencian, hingga serangan pribadi di ruang digital. Namun tanpa literasi politik digital yang kuat, regulasi saja tidak cukup.
Dengan posisi Kaltim sebagai provinsi berdaya saing digital tertinggi di Kalimantan, demokrasi digital kini menjadi taruhan besar. Jika peluang ini dikelola dengan kolaborasi pemerintah, penyelenggara pemilu, dan masyarakat sipil, Kaltim berpeluang menjadi model partisipasi politik berbasis media sosial yang sehat, damai, dan inklusif. / Pemprov Kaltim
BACA JUGA
