BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com – Setelah fraksi Golkar, giliran Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Balikpapan menyampaikan pandangan umumnya dalam rapat Paripurna mengenai penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD kot atas nota Keuangan RAPBD 2018, pada Senin siang (13/11/2017).
Fraksi PDI Perjuangan menilai sumber-sumber pendapatan daerah saat ini makin berpihak pada masyarakat.
Dari hasil pencermatan dan kompilasi data di lapanga, fraksi berlambang banteng ini memandang bahwa kebijakan aparatur dalam pengurangan kegiatan ceremony dan perjalanan dinas cukup baik.
Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan Abdul Yajid mengatakan perlunya ada standar kebijakan skala perioritas agar lebih transparan dan stabil
“Karena kami juga menyadari bahwa ada kegiatan-kegiatan yang dipandang wajib dilaksanakan sehingga kedepannya pemerintah sudah memiliki agenda kegiatan yang tidak tergantikan hal-hal yang bersifat tentative secara jelas dan terkomunikasikan antara lembag terkait,” ujarnya.
Dianya juga menyoroti penilaian gaji berdasarkan bobot kerja dan disosialsiasikan kepada seluruh PNS. Hal ini menghindari adanya PNS minim pekerjaan tapi mendapatkan hasil yang sama dengan PNS yang berkerja lebih. “Contoh kasat mata dilihat bidang pendidikan yang berprofesi sebagai guru. Begitu padatnya bobot kerja mereka tapi disadari mereka memiliki tanggunjawab penting juga mereka salah satu vital dalam mencetak generasi bangsa,” sebutnya.
Kebijakan dibidang kesra dan infraksturktur serta ekonomi. “Kami berikan apresiasi yang setinggi-tinggi kepada dinas pendidikan dan kebudayaan yang telah emndapatkan bantuan DAK untuk meningkatkan pembangunan ruang belajar dan rehabilitas sekolah dalam rangka menunjang pendidikan yang baik dan benar,” bebernya.
Dalam bidang kesehatan, pihaknya menilai pemerintah kota sudah pada capaian yang menggemberikan. Menurutnya yang harus diingatkan bahwa harus ditingkatkan pelayanan BPJS yang saat ini menjadi ujung tombak kesehatan nasional. BPJS kesehatan selalu melakukan koordinasi yang rutin dan menyerap aspirasi dalam meningkatan pelayanan.
Dibidang infrasturktur, PDI Perjuangan melihat arah yang benar termasuk dalam penanganan banjir dan penyelesaian pembayaran yang belum selesai.
“Yang ingin kami tambahkan penanggulangan banjir yakni pembersihan drainase secara rutin, perbaikan dan pembuatan drainase yang mengakibatkan terjadinya genangan. Hal ini bisa dilihat di simpang 3 Karang Anyar SPBU yang sudah berapa kali diperbaiki tapi masih rusak karena minimnya drainase yang mengarah ke parit besar,” bebernya.
Begitupula alur pembuangan air di depan Embarkasi haji. Parit tidak dapat berfungsi baik karena genangan air itu tidak mengalir ke parit dengan baik.
Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti pembangunan trotoar agar tidak hanya memilih material yang indah dipandang mata namun juga tidak membahayakan pengguna jalan dan memiliki usia pemakaian yang cukup lama.
“Tentu saja diperbarengi dengan konsep matang tidak mudah rusak sehingga anggaran bisa dialokasikan ke infrastruktur lainya,” sarannya.
Pada sisi lainya, pihaknya juga mengapreasiasi pendapatan asli daerah. Peningaktan PAD hal yang dihendaki tiap daerah. “Makanya dengan adanya peningaktan PAD itu berarti arah roda pemerintah masih ada di rel yang benar,”nilainya.
Sedangkan menyangkut dana perimbangan, telah memberikan sedikit angin segar dan ini harus dikawal bersama-sama dengan dimulaidari pemutahiran data penduduk, pengajuan skala perioritas dengan pembangunan SDM yang konsisten yang mendukung operating system seiring dengan berjalan waktu akan meningkat pula kebutuhan teknologi yang harus dipenuhi. “hal-hal mengenai perencanaan anggaran yang dikelola pada 2018 merupakan motivasi bersama agar mampu mengawal sampai tingkat realisasi,” tukasnya.
Comments
comments
