BALIKPAPAN,Inibalikpapan.com – Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur akan dimulai tahun ini.
Sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) yang baru disahkan pada 15 Februari lalu, pemerintah memberikan gambaran terkait bentuk dan tahapan pemindahan ibu kota, meliputi lima tahapan yang dimulai tahun 2022 hingga selesai 2045 mendatang.
Rencananya di tahun 2023, akan dilakukan pemindahan anggota TNI/Polri terlebih dahulu sebagai tahapan untuk mendukung pemindahan ibukota negara ke wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara.
Menanggapi hal tersebut, Anggota DPRD Kota Balikpapan H.Haris mengatakan, pemerintah harus lebih memprioritaskan anggota TNI/Polri yang ada di daerah untuk ditempatkan di wilayah ibu kota negara yang baru.
Hal itu karena anggota TNI/Polri dinilai lebih mengenal kondisi yang ada dibandingkan aparat yang dikirim dari luar daerah.
“Dalam rencana pemindahan IKN ini ke wilayah Kalimantan Timur saya mengira kita juga perlu terlibat. Bukan hanya sekadar pada kesempatan pengusaha lokal untuk bisa terlibat, bukan hanya putra daerah untuk bisa melamar kerja di situ, tapi ada hal lain yang selama ini luput untuk dibicarakan yakni putra-putra daerah yang ada di kepolisian ataupun di TNI sekolah ke perwira sehingga kita ada kesempatan untuk bisa ditempatkan di wilayah ibukota negara,” kata Haris kepada wartawan di Kantor DPRD Kota Balikpapan, Rabu (26/10/2022).
Menurutnya, ketika diberikan kesempatan untuk menjalani pendidikan, para putra-putri daerah yang ada di TNI/Polri diharapkan bisa dimasukkan dalam jajaran orang-orang yang membuat kebijakan di wilayah IKN.
“Hal ini kita belajar seperti di Papua putra-putra daerah itu banyak diberikan kemudahan agar bisa diseleksi dalam peningkatan karir di angkatan baik di kepolisian atau di TNI. Dan ini perlu kita suarakan agar bisa didengar oleh bapak Kapolri atau bapak panglima sehingga ada perhatian terkait hal tersebut,” tutupnya.
Comments
comments
