Penyerahan Rp13,25 Triliun Uang Pengganti Kasus Korupsi Ekspor CPO ke Kas Negara

JAKARTA, Inibalikpapan.com – Pemerintah menunjukkan langkah tegas dalam pemberantasan korupsi dan pemulihan keuangan negara. Presiden Prabowo Subianto secara langsung menyaksikan penyerahan uang pengganti kerugian negara senilai Rp13,25 triliun dari Kejaksaan Agung kepada Kementerian Keuangan, terkait perkara korupsi pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya.

Penyerahan tersebut berlangsung di Gedung Utama Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Senin (20/10/2025), dan menjadi simbol kuat dari kolaborasi antar-lembaga penegak hukum dan pemerintah dalam menegakkan keadilan ekonomi nasional.

“Saya ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua jajaran, terutama Kejaksaan Agung yang telah dengan gigih bekerja keras untuk bertindak melawan korupsi, manipulasi, penyelewengan,” ujar Presiden Prabowo dalam sambutannya.

Kejagung Pulihkan Rp13,25 Triliun dari Kerugian Negara

Dalam laporannya, Jaksa Agung ST Burhanuddin menjelaskan, kasus korupsi di sektor ekspor CPO tersebut melibatkan sejumlah korporasi besar nasional, yakni Wilmar Group, Musim Mas Group, dan Permata Hijau Group.

Ia mengungkapkan, total kerugian perekonomian negara mencapai Rp17 triliun, dengan Rp13,25 triliun telah berhasil dikembalikan ke kas negara melalui mekanisme uang pengganti.

“Kejaksaan telah melakukan penuntutan terhadap tiga grup korporasi besar tersebut. Total kerugian perekonomian negara Rp17 triliun, dan hari ini kami serahkan sebesar Rp13,255 triliun,” jelas Burhanuddin.

Masih terdapat selisih sekitar Rp4,4 triliun yang akan dilunasi melalui mekanisme penundaan dengan jaminan aset perusahaan. Langkah ini disebut sebagai bagian dari upaya Kejaksaan dalam memulihkan kerugian negara tanpa mengorbankan stabilitas ekonomi sektor strategis.

“Pemulihan kerugian negara merupakan wujud nyata penegakan keadilan ekonomi yang seluruhnya ditujukan untuk kemakmuran rakyat,” tegas Jaksa Agung.

Prabowo: Tegakkan Hukum untuk Keadilan Ekonomi

Presiden Prabowo menilai keberhasilan Kejaksaan Agung dalam menindak kasus korupsi ekspor CPO ini sebagai contoh nyata keseriusan pemerintah menegakkan hukum dan menjaga keuangan negara.

Ia menegaskan, upaya pemulihan kerugian negara dari korporasi besar menunjukkan bahwa tidak ada pihak yang kebal hukum, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum.

Penyerahan ini, kata Prabowo, bukan hanya soal pengembalian uang, tetapi komitmen moral negara dalam memastikan keadilan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia.

Simbol Keseriusan Pemerintah Lawan Korupsi

Acara ini menjadi momentum penting bagi pemerintahan Presiden Prabowo–Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang tengah menapaki tahun pertama masa jabatannya.

Kehadiran langsung Presiden Prabowo bersama jajaran menteri kabinet menunjukkan sinergi kuat antara lembaga hukum dan eksekutif dalam menegakkan prinsip “tidak ada kompromi terhadap korupsi.”

Turut hadir dalam acara tersebut antara lain Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dan Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh. (BPMI Setpres)