BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com– Fraksi- fraksi DPRD Balikpapan meminta agar pemerintah kota sementara waktu dalam APBD Perubahan 2019, memberikan bantuan uang masuk pendaftaran sekolah swasta bagi keluarga kurang mampu tidak diterima dalam PPDB Online sekolah negeri.
Mengingat untuk pendaftaran sekolah negeri hanya memiliki daya tampung 60 persen saja. sehingga sebanyak 40 persen ditampung di SMP dan SMA/SMK swasta. Selain itu pemkot harus segera membangun sekolah baru khususnya SMP, SMK/SMA dengan memanfaatkan lahan tidur milik pemkot.
Hal ini disampaikan sejumlah fraksi dalam penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap pelaksanaan Pertanggungjawaban APBD 2018 dalam rapat Paripurna DPRD, Senin siang (15/7/2019).
Fraksi Golkar diwakili anggota DPRD Arif Agung menyatakan bantuan pemerintah ini diberikan agar mereka dari keluarga kurang mampu dapat melanjutkan sekolahnya di swasta.
“Sesuai arahan pemkot bagi masyarakat mampu agar menyekolahkan di sekolah swasta. Permasalahan apabila mayoritas yang tidak diterima disekolah negeri adalah masyarkat tidak mampu tapi ingin melanjutkan pendidikan kami berharap pemkot dapat memberikan bantuan masuk/mendaftar di swasta,” kata Arif.
Lanjutnya dunia pendidikan dari tahun ketahun mengalami persoalan terus menerus yang sama
“Mari bersama-sama kita selesaikan. Fraksi kami menyarankan bangun sekolah SD, SMP dan, SMK, SMA di masing-masing kecamatan dengan manfaat aset dan lahan tidur pemkot untuk dimanfaatkan serta terus melakukan inventarisasi lahan pengembang untuk dimanfaatkan fasum dan fasilitas. Hal ini anggap solusi tepat dari Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 51 2018,” lanjutnya.
Disamping itu dia juga menyarankan kepada OPD terkait menambah ruang belajar dan sarpras baik sekolah negeri atau swasta serta menambah tenaga didik agar berbanding lurus dengan peserta didik yang ada di Balikpapan.
Hal serupa juga disampaikan Fraksi PDI Perjuangan melalui Jhon Ismail agar pemerintah menambah ruang kelas dan pembangunan sekolah baru dengan tenaga pendidiknya.
“Ini harus diperjuangkan walaupun kewenangan provinsi sehingga penerimaan siswa baru dapat segera teratas,” tandasnya.
Bagi keluarga kurang mampu diharapkan pemerntah memberikan bantuan kepada siswa yang akan masuk sekolah swasta. “Untuk memperhatikan bagi peserta terutama bagi yang tidak tertampung di sekolah negeri yakni memmberikan subsidi dari pemerintah kota,” sarannya.
Fraksi Gerindra melalui Abdul Jabbar juga menyoroti dunia pendidikan Balikppan masih banyak permasalahan baik dari kualitas maupun kuantitas guru termasuk sarana sarpras.
“Penerimaan peserta didik baru bagi siswa gakin yang diterima swasta juga pelimpahana kewenangan kota ke provinsi juga masih meninggalkan pekerjaan rumah untuk itu kami berharap pemerintah kota lebih serius mengatasi permasalahn yang ada,” ujarnya.
Begitupula dengan Fraksi Demorkat melalui Mieke Henny yang menyampaikan hal sama. Tidak semua orangtua siswa mampu membiayai pendidikan di swasta. “Untuk itu fraksi kami memohon kepada pemerintah kota agar mendapatkan memberikan bantuan siswa yang gagal masuk sekolah negeri berupa subsidi dana masuk sekolah atau uang pembangunan yang mungkin dianggarkan pada perubahan yang akan datang,” katanya.
Selain itu sudah saatnya pemkot membangun SD dan SMP terpadu pada kawasan yang sulit seperti Balikpapan Tengah dan Utara seperti Somber. Di Balikpapan Tengah, untuk SMP hanya ada SMP 22.
“Kami mohon dibangunkan sekolah terpadu SD, SMP yang bisa menggunakan lahan tidur milik pemerintah ada di Somber yaitu Kelurahan Batu Ampar,”ujarnya.
Pihaknya juga meminta agar pemkot menambah tenaga pendidik agar searah dengan jumlah peserta didik di Balikpapan.
Sedangkan Fraksi Gabungan PPP Nasdem melalui Usman Daming menilai masih perlu peningkatan kualitas pendidikan hingga saat masih dihabiskan tenaga, pikiran terhadap PPDB yang rasionya masih banyak belum tertampung.
“Mendorong pemkot penambahan ruang belajar dan SDM pengajar untuk mengatasi persoalan tersebut ditahun akan datang,”ujarnya.
Pihaknya meminta perhatian pemkot terhadap rencana pembangunan SMK 7 Balikpapan Barat dengan melobi Diknas Provinsi dan segera merealisasikannya.
Comments
comments
